NetralPost.net

Dalam kegiatan hadir Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono,  Pejabat utama Polda Sumbar dan jajaran Forkopimda serta undangan terkait lainnya.

Kegiatan launching gugus tugas ini merupakan upaya Polri Dalam mendukung ketahanan pangan sesuai dengan program asta cita bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 

Kapolda sumbar dalam keterangannya mengatakan rangkaian kegiatan gugus tugas untuk ketahanan pangan mendukung kebijakan Presiden Prabowo poin yang kedua yaitu swasembada pangan dan ditindak lanjuti oleh seluruh kementrian dan lembaga terkait.

“Kami dari kepolisian sudah melakukan video confrence yang secara virtual di hadiri oleh seluruh unsur Forkopimda pusat dan jajaran di seluruh indonesia bersama sama secara serentak melaksanakan penanaman pohon yang mendukung ketahanan pangan,” ucap Kapolda.

Hari ini adalah penanaman bibit jagung manis untuk ketahanan pangan Kedepan, Karena dengan kebersamaan ini pastinya cepat atau lambat secara skala kecil maupun besar akan ada dampak dan manfaatnya.

“Terbukti tadi dari masyarakat setempat ada masyarakat yang berkenan untuk lahannya digarap seluas 1,5 hektar, bisa kita tanami bibit jagung manis, yang setidaknya dalam 75 hari kita akan panen raya,”  sambung Kapolda.

Lahan yang sudah disiapkan oleh kementrian pertanian kurang lebih seluas 415 hektar yang sudah disiapkan kedepan untuk ditanami jenis tanaman yang mendukung ketahanan pangan.

“Tadi sudah saya laporkan kepada pimpinan Polri dan seluruh peserta Vicon, bahwa Sumbar insyaallah tidak akan kekurangan makanan, tetapi harus menjadi pendukung terbesar bagi ketahanan pangan se Indonesia,” ulasnya.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan tempat ini dipilih karena wilayah nya yang strategis dan jangkauan mudah untuk seluruh Forkopimda hadir, terbukti tidak kurang dari 200 orang hadir termasuk tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat lainnya sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari Sumbar.

“Ini membuktikan bahwa masyarakat Sumbar dari semua kalangan ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah,” jelasnya.

Kapolda mengatakan Ini tidak berhenti sampai di sini, kita akan tetap terus melakukan upaya penghijauan dan penanaman terutama bibit yang nantinya bisa dikonsumsi dalam rangka ketahanan pangan. 

Kapolda juga memohon dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terutama unsur Forkopimda agar program ini bukan hanya hari ini, tapi menjadi kewajiban sehingga bisa mengantisipasi terjadinya krisis pangan.

“Ketahanan pangan ini menjadi bagian sangat penting untuk dilakukan oleh semua pihak, ini menjadi dorongan bagi masyarakat agar gerakan 3A yaitu Ayo berkebun, ayo bertani dan ayo berternak dapat dilaksanakan dan di pertahankan,” tutup Kapolda Sumbar.(*)

Sebelumnya, pada 2023 kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Epyardi Asda dan pada saat ini dijabat oleh Pjs Akbar Ali ini mendapat skor 95,08 dengan peningkatan yang cukup signifikan dimana tahun sebelumnya (2022) memperoleh nilai 88,73.

Ini membuktikan kerja Pemerintah Kabupaten Solok dalam pelayanan publik diakui secara nasional.

Terus meningkatnya angka skor pelayanan ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah Kabupaten Solok bersama semua pihak menjalin kerja sama, dan juga menerima saran dan kritikan untuk melayani masyarakat.

“Capaian ini merupakan buah kerja keras dan wujud dari visi menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Bahwa Penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, Kabupaten Solok meraih ranking 21 tingkat nasional, dan terbaik di Sumatera atau untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa dengan capaian nilai 97.73, naik dari 95,07 tahun 2023, ”ujar Sekda Kabupaten Solok Medison pada Kamis (14/11/2024).

Diungkapkannya, hasil penilaian Ombudsman ini bukan sekedar mengejar prestasi administrasi, tetapi juga yang tidak kalah penting pelayanan Pemerintah Kabupaten Solok  kepada masyarakat harus dirasakan lebih mudah, cepat, transparan, ramah,  akuntabel dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Pelayanan tersebut telah diupayakan melalui penilaian tahun 2024 pada beberapa SKPD, diantaranya Catatan Sipil, Pelayanan terpadu (melalui Mall Pelayanan Publik), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Layanan Puskesmas Tanjung Bingkung, dan Puskesmas Singkarak.

Prestasi ini dapat diraih tentu berkat kerja keras, kesungguhan, disiplin dan komitmen yg kuat oleh SKPD terkait.

“Komitmen kita, ini akan terus kita tingkatkan pada pelayanan tahun 2025 di kantor camat dan kantor wali nagari,”ucapnya.

Perlu diketahui, tujuan umum dari penilaian ini adalah perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Metodologi yang dilakukan Ombudsman RI adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir dari masing-masing penyelenggara pelayanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk kategorisasi penilaian adalah :88.00 – 100 A Kualitas Tertinggi Hijau, 78.00 – 87.99 B Kualitas Tinggi Hijau, 54.00 – 77.99 C Kualitas Sedang Kuning, 32.00 – 53.99 D Kualitas Rendah Merah, dan 0 – 31.99 E Kualitas Terendah Merah.

Hal itu sejalan dengan komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Rapat Perdana bersama para PJU dan 34 Kapolda dengan Anggota Komisi III DPR-RI  periode 2024-2029. 

"Saya yakin 100 persen Kapolda Banten bersama jajarannya akan netral di Pilkada Serentak  2024. Tudingan Aliansi Rakyat Banten Menggugat tidaklah mendasar," tegas Ketua GPK Abdullah Kelrey, hari ini.

Menurutnya, Polri sudah punya aturan mengenai larangan untuk terlibat dalam politik praktis yang sudah diatur dalam Undang-undang. 

"Ketidakikutsertaan Polri dalam kegiatan politik praktis sudah diatur dalam UU No 2/2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata dia.

Dia khawatir jika tudingan ketidaknetralan terhadap Polri justru tidak berdasarkan fakta dan hanya untuk mendongkrak simpatik publik.

"Apalagi jika akhirnya tudingan kecurangan menyasar banyak institusi negara tanpa disertai bukti-bukti nyata, ini menunjukkan langkah tersebut bukanlah tindakan yang pas dilakukan," ujarnya.

"Kelompok-kelompok begini ini cuma mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) menilai bahwa netralitas Polda Banten di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Suyudi Ario Seto terjamin dan aman, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, yang mengapresiasi komitmen Polda Banten dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah di masa sensitif ini.

“Kami percaya penuh bahwa kepemimpinan Irjen Suyudi Ario Seto, netralitas Polda Banten akan tetap terjaga,” ujar Rizqi Fathul Hakim.

"Setelah itu kita juga akan melaksanakan proses kaderisasi yang intensif efektif dan efisien sebenarnya ini sudah dilakukan oleh pengurus dari answer sebelumnya tetapi ini akan lebih efektif jika kita tingkatkan di masing-masing cabang yang ada di Sumatera Barat.", Lanjut Khairul Yahya. (Nofri_Tanjung)

Kepala Kantor Edy, berpesan kepada lurah, LPM dan tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Olo untuk mensyukuri adanya plang nama prototipe kampung moderasi beragama ini.

Plang nama ini bantuan pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dan tentu tidak semua kelurahan mendapat bantuan tersebut.

Maka ketika Kelurahan Kampung Olo mendapat bantuan ini adalah salah satu tanda adanya keistimewaan. tetapi sekaligus harapan besar agar nilai moderasi beragama tersosialisasi dan menjadi nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, plang nama menandakan hadirnya pemerintah ditengah masyarakat untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, sejuk dan saling dukung antar warga masyarakat, baik antar umat mapun intern umat.

Karena moderasi beragama bukan ditujukan hanya kepada umat diluar agamanya, tetapi juga antar umat seiman.

Kami mengajak kita semua ayo kita dukung dan sukseskan gerakan moderasi beragama ini untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan setara. Karena itu mari kita jaga dan rawat plang nama ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, pesan Edy.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Padang Prof. Salmadanis, menekankan moderasi adalah sebagai sikap yang tidak ekstrim kekiri ataupun kekanan dan berat sebelah.

Moderasi Beragama posisi tengah-tengah. orangnya disebut moderat. Dalam kehidupan sehari-hari orang yang moderat berada ditengah menjaga keseimbangan menjadi juru damai atau penengah diantara dua orang yang berkonflik.

Dalam bahasa al Quran disebut ummatan washathan.  jadi moderasi beragama adalah salah satu ajaran Islam yang ada dalilnya dalam al Quran, terang Ketua FKUB.

Ditempat yang sama, Kepala KUA Nanggalo Welhendri, dalam laporannya menyampaikan kisah sehingga plang nama prototipe kampung moderasi beragama dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Tiba ke Kampung Olo, ini semua terwujud atas arahan Kakankemenag Kota Padang yang selalu mendorong kami untuk selalu membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi terutama dengan Bidang Penaiszawa Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat, aku Welhendri.

Lebih jauh, dijelakan Kepala KUA Upaya ini berlangsung sejak bulan Juli 2024 lalu, dilanjutkan pengiriman data yang dibutuhkan. Kemudian kiriman paket plang nama kita terima di KUA Nanggalo pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024.

Dan nantinya sesuai musyawarah dengan lurah dan warga sekitar plang nama ditegakkan dipinggir jalan, persisnya disimpang jalan masuk ke kantor lurah Kampung Olo, ujar Wel.

Adapun tujuan Kepala KUA Nanggalo memberi penjelasan terkait alasan plang nama untuk Kampung Olo, tidak lepas dari perjalanan panjang serangkaian kegiatan sosialisasi, kampanye, dan beberapa pelatihan yang dilaksanakan di Kampung Olo.

Tentunya ini tak terlepas dari kepercayaan  Kakankemenag mempercayakan Kampung Olo sebagai lokasi lounching Kampung Moderasi Tk Provinsi Sumatera Barat oleh Bapak Kakanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat pada tahun 2023 lalu.

Dipenghujung penjelasannya, Welhendri ucapakan terima kasih atas support Kakankemenag dan semangat yang terus diperlihatkan Lurah, Ketua LPM sekaligus Ketua Pokja KMB dan tokoh masyarakat dikelurahan tersebut.

Alhamdulillah kegiatan kampung moderasi beragama tetap berlanjut sesuai dinamikanya. Kedepan kita lebih giatkan lagi dengan kegiatan yang edukatif dan berfariasi sesuai kebutuhan warga sekitar.

Terimakasih atas kehadiran para pejabat, Kakankemenag, Ketua FKUB Kota Padang, Camat, dan Ketua Ormas Islam dan tokoh masyarakat Kampung Olo yang telah mensukseskan kegiatan ini. Semoga jadi amal jariah bagi kita semua, tutup Kepala KUA.

Bukit Tinggi --- Ikatan Mahasiswa Solok (IMS3) Bukittinggi Adakan Kegiatan MARANDANG: Menyatukan Arah dan Pandangan, yang bertema "Menjalin Silahturahmi Hasilkan Solidaritas".

 Dalam upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh kebersamaan, Ikatan Mahasiswa Solok Saiyo Sakato (IMS3) Bukittinggi menggelar kegiatan "MARANDANG" (Menjalin Silaturahmi dan Menyatukan Pandangan) dengan tema Menjalin Silahturahmi Hasilkan Solidaritas. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 1 hingga 3 November 2024, bertempat di Ngarai Sianok, Kapatoman, Bukittinggi.

Ketua Umum IMS3 Bukittinggi, Alvi Khairul Bahri, bersama Ketua Panitia Handami Jandria Putra, memimpin jalannya kegiatan yang dihadiri oleh para mahasiswa asal Kota dan Kabupaten Solok yang saat ini sedang menuntut ilmu di Bukittinggi. Peserta yang mengikuti kegiatan MARANDANG ini berkisar 40-50 orang.  Alvi Khairul Bahri menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempererat ikatan di antara mahasiswa Solok dan membangun rasa kekeluargaan yang kuat di perantauan.

"Di kampuang kito bakawan, di rantau kito badunsanak," ungkap Alvi Khairul Bahri dalam sambutannya, menekankan pentingnya solidaritas dan persaudaraan bagi mahasiswa Solok di perantauan.

Gevin Febrizul, sebagai pemateri utama dalam kegiatan ini, membagikan pengalaman hidup dan perjalanan akademisnya, sekaligus memberikan motivasi kepada peserta agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan saling mendukung dalam lingkungan akademis dan sosial. Pesan-pesan yang disampaikan diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai organisasi paguyuban lainnya yang turut berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan bersama, menciptakan suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Harapan besar disampaikan oleh para peserta agar kegiatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan demi meningkatkan rasa persatuan di kalangan mahasiswa.

"Kita sebagai sesama mahasiswa rantau harus selalu mendukung satu sama lain dan menjadikan persaudaraan ini sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan yang ada," pesan Gevin Febrizul menutup sesi diskusi.

Acara ini juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan jurit malam, Outbound, Manajemen konflik  dan perkemahan di alam terbuka, yang diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kritis serta rasa kepedulian sosial mahasiswa terhadap satu sama lain.

Jateng, Kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Sekolah Pimpinan Pertama (SESPIMMA) Polri Angkatan 72 secara serempak dilaksanakan pada lima (5) wilayah Polda Jawa Tengah, yaitu Polrestabes Semarang, Polres Pekalongan, Polres Pati, Polres Solo, dan Polres Banyumas. 

"Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan PKP ini adalah mengaplikasikan apa yang sudah Serdik terima selama menempuh pendidikan di Sespim, tentunya ini juga sebagai rangkaian pendidikan Sespimma," kata Kasespimma Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si.,

Dalam kegiatan PKP, terdapat kegiatan penelitian lapangan dengan menemui sumber informasi. Ada langkah-langkah yang diikuti oleh para Serdik dalam mengerjakan pelatihan pemecahan masalah. Yaitu :

1. Merumuskan/mengidentifikasi masalah;

2. Mengumpulkan data;

3. Menganalisa data;

4. Menentukan alternative/solusi pemecahan masalah;

5. Memilih alternative/solusi pemecahan yang baik, dan

6. Membuat rekomendasi dan akomodasi.

"Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan PKP ini selain menambah pengalaman bagi seluruh peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-72, juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat disekitar. Dan terimakasih juga kepada Kapolrestabes, Kapolres beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan dan tempat untuk melaksanakan kegiatan PKP ini," ungkap Kasespimma Lemdiklat Polri.

Sementara, Kasenat Sespimma Angkatan ke-72 Tahun 2024, Hanny Jermias O.Salamena, S.H., mengatakan, hari ini pihaknya selaku peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-72 secara resmi melaksakan kegiatan Praktek Kerja Profesi, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di lima (5) lokasi berbeda. 

"Kegiatan PKP ini, kami selaku Serdik dapat belajar lebih dalam mengenai pemecahan masalah-masalah yang berhubungan baik dengan masyarakat, maupun dengan instansi terkait. Yang mana kegiatan ini juga dapat menjadi wadah bagi kami dalam menerapkan apa yang telah kami terima selama pendidikan di Sespim," ujarnya.(*)

Padang, netralpost --- Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun

2024 di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengelar kegiatanPemilu Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat “Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat”, di Hotel ZHM padang, Rabu (6/11/2024). 

Muhammad Khadafi Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masayarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumatera Barat menyampaikan bahwa Bawaslu sumbar tidak pernah bosan memberikan informasi kepada siapa saja terkait dengan pengawasan pilkada serentak tahun 2024.

"Pada Saat ini Bawaslu sumbar telah melakukan pencegahan terhadap beberapa pelanggaran pemilu di beberapa daerah. Apabila pencegahan tidak di indahkan maka kita akan melakukan penindakan", Ujar Khadafi. 

Kami juga perlu bekerja sama dengan Keluarga Serikat islam Sumatera Barat agar bisa bersama sama kita bisa melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu di Sumatera Barat. 

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan pengawasan partisipatif bersama organisasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumbar tahun 2024.

Anggota Bawaslu Sumbar muhammad khadafi membahas tentang fokus pencegahan dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.

"Dengan hadirnya Bawaslu bisa mencegah pelanggaran pemilu. Kami dari Bawaslu para calon kita sudah cukup baik sampai saat ini.", tutup Khadafi. (*)

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya polri dalam mencegah paham radikalisme di tengah masyarakat, dengan mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan terorisme, radikalisme dan intoleransi.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar untuk mencegah adanya paparan radikalisme di tubuh pendidikan baik mulai tingkat pelajar maupun mahasiswa.

"Kita menggelar kegiatan ini untuk bisa mencegah ataupun memproteksi paham radikal maupun intoleran di Sumbar, pada kegiatan ini kita s‎engaja menghadirkan narasumber yang merupakan mantan dari paham radikal tersebut," kata Dwi.

Kegiatan ini direspon positif oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswan dan Kerjasama STAI-PIQ Sumbar, Wilrahmi Izati. Beliau menekankan pentingnya acara tersebut bagi mahasiswa dan mahasiswi agar mereka terhindar dari ideologi radikal dan intoleran.

"Kegiatan ini kita menghadirkan sebagian mahasiswa saja, kita berharap mahasiswa yang hadir ini menyampaikan lagi materi yang didapat kepada teman-temannya yang lain, agar kampus kita terhindar dari paham radikalisme dan intoleran," sebut Wilrahmati.

Dia berkomitmen seluruh mahasiwa-mahasiswi berikut para dosen untuk mencegah adanya paham radikalisme dan intoleran di kampus tersebut.

"Bentuk komitmen kita, seperti kita welcome dengan orang yang datang ke kampus untuk silaturahmi, maupun kegiatan-kegiatan dan pelatihan seperti ini," ujarnya. 

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan Ustadz Defrizal S.Pd., seorang mantan terpapar radikal, sebagai salah satu narasumber memberikan dampak yang mendalam, Defrizal berbagi pengalamannya dan memberi nasihat kepada mahasiswa agar tidak terjerumus ke dalam gerakan radikal.

"Kita sudah jelaskan bagaimana keagamaan yang betul, ajaran yang benar dari Alquran dan Sunnah yang shohih itu saja yang kita ikuti. Rata-rata orang terjun ke radikal itu  tidak puas dengan hukum negara‎. Alhamdulillah itu semua sudah jalan semestinya di negara ini, jangan sampai rumah yang kita bangun dirobohkan, apa yang kurang itu yang harus kita lengkapi," ucap Defrizal.

Defrizal juga mengimbau mahasiswa untuk selalu kritis terhadap propaganda ekstrem dan memperkuat pemahaman metodologi keagamaan yang benar.

"Karakter warga Sumbar ini, apabila tidak cocok dengan pemahamannya, dia pasti akan lawan. Potensi paham radikalisme itu ada di Sumbar, salah satunya saya, saya tergaet gara gara itu dulu, Dengan logika kita orang Minang ini sangat berpotensi untuk itu. Untuk itu saya berharap kepada pemimpin pusat bisa mengayomi warga termasuk yang ada di daerah ini, agar tidak terpapar paham ini ke daerah," tutupnya.

Sosialisasi pencegahan radikalisme dan intoleransi ini adalah bagian dari upaya bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan dan pihak kepolisian, untuk mengukuhkan pondasi toleransi dan keamanan bersama, khususnya di lingkungan kampus.(*)

Dalam kegiatan turut hadir PJS Bupati Solok diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab Solok Medison, S.Sos, M,Si, Ketua DPRD Kab Solok  Ivoni Munir, S.Fram, APT, Wakil Ketua DPRD Kab Solok  Armen Plani, S.A.P, Wakil Ketua DPRD Kab Solok  Mukhlis. SH, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Bupati, Sekretaris DPRD Kab Solok Zaitul Ikhlas, Anggota DPRD Kab Solok, Anggota TAPD Kab Solok, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kab Solok dan Camat Se-Kab Solok atau yang mewakili. 

Rapat Banggar DPRD dengan TAPD Kabupaten Solok dibuka Langsung oleh Ketua DPRD Ivoni Munir, S.Farm, APT yang dilaksanakan secara Tertutup untuk umum.

Pjs Bupati Solok disampaikan oleh Sekda Medison menyampaikan Permohonan maaf dari Bapak Pjs Bupati Solok karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan.

"Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada Perubahan KUA-PPAS yang telah dilakukan pembahasan dan penetapannya pada tanggal 31 Juli 2024.", Ujar Medison. 

Dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah sudah melakukan sinergisitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan, serta sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB dan mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat.

"Secara garis besar komponen-komponen dalam struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit dan pembiayaan. Dapat kami sampaikan pendapatan daerah yang tercantum dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).", Imbuh sekda Kabupaten Solok itu. 

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Solok akan melakukan pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin, dengan  berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah untuk menuju kemandirian daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah selalu menjadi persoalan berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibanding pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan.

Kemudian, Ketua TAPD Kab Solok yang diwakili Oleh Sekretaris TAPD Kab Solok Indra Gusnady mengatakan bahwaPembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Pengantar Bupati Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 18 September 2024.

Kemudian, dilanjutkan dengan pandangan umum anggota Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati Solok tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan dilanjutkan dengan Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solok pada hari Jumat tanggal 20 September 2024.

Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, penetapan target dan prioritas pengembangan daerah dan berbagai isu aktual lain yang berpotensi dihadapi pada tahun 2025, secara umum struktur Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.320.673.544.955,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Belanja Daerah sebesar Rp.1.343.173.544.955,- (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah),  dan Pembiayaan netto sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ringkas tentang Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, sekalipun dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat untuk masa yang akan datang, perumusan dan penataan Rancangan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan kaidah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keberadaan RPJMD, Rencana strategis dari masing-masing SKPD, Hasil Musrenbang pada semua tingkatan serta hasil Forum SKPD dan program hasil reses DPRD merupakan pedoman dan acuan oleh tim perumus untuk menfinalkan program yang diajukan.(*)