Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas polda lampung Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar DPW RATU PRABU SUMBAR Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak Jambi jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten pesisir selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres 50 kota Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Sijunjung Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Koni kota solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna Netralpost NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PC IPPNU PADANG PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satgas PKH Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UNU SUMBAR UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

 Dokumentasi istimewa Ridwan Lubis 

‎Padang - Menjelang helatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat pada 21–22 November 2026, suhu politik kepemudaan di Ranah Minang kian menghangat. Namun, di balik riuhnya bursa pencalonan, terselip sebuah kegelisahan mendalam mengenai ke mana arah kompas gerakan pemuda hendak dibawa: tetap setia pada jalur pengkaderan, atau larut dalam pusaran pragmatisme kekuasaan.
‎
‎Di tengah dinamika tersebut, suara lantang datang dari aktivis pemuda Sumatera Barat, Ridwan Lubis. Dengan nada tegas namun terukur, ia mengetuk kesadaran kolektif koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berbasis pengkaderan termasuk elemen Cipayung Plus untuk berdiri tegak menjaga marwah demokrasi organisasi.
‎
‎Bagi Ridwan, Musda bukanlah sekadar seremoni lima tahunan atau panggung perebutan kursi semata. Ia adalah laboratorium kepemimpinan tempat gagasan diuji dan integritas dipertaruhkan. Sayangnya, tahapan penjaringan bakal calon ketua kali ini dinilai mulai membayangi idealisme tersebut dengan munculnya indikasi pengondisian yang tidak sehat.
‎
‎"KNPI adalah rumah besar berhimpunnya pemuda yang menjunjung tinggi proses kaderisasi dan adu gagasan, bukan ruang transaksi kekuasaan atau oligarki," ujar Ridwan dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, publik kepemudaan di Sumatera Barat mencermati adanya dugaan upaya "pengepulan" atau pemborongan rekomendasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten/Kota secara terpusat. Lebih jauh, muncul pula sinyalemen adanya tekanan dan intervensi terhadap pengurus daerah maupun OKP untuk menghambat, mencabut, hingga mengalihkan dukungan dari bakal calon tertentu.
‎
‎Ketimpangan perolehan rekomendasi di antara para bakal calon serta sulitnya ruang komunikasi yang terbuka dan setara menjadi potret buram yang dikhawatirkan mencederai sportivitas. Bahkan, isu dugaan intervensi elite politik terhadap kepala daerah dan pengurus KNPI daerah turut mewarnai polemik menjelang verifikasi administrasi.
‎
‎"Ketika akses komunikasi dan rekomendasi dari DPD Kabupaten/Kota sengaja dihambat atau dikunci untuk memuluskan jalan salah satu kandidat tertentu, maka ruh demokrasi pemuda di Sumatera Barat sedang berada dalam ancaman serius," tegas Ridwan.
‎
‎Tanggung Jawab Moral OKP Pengkaderan
‎
‎Dalam lanskap sejarah pergerakan di Indonesia, OKP pengkaderan selalu menempati posisi terhormat sebagai penjaga nalar kritis dan moralitas publik. Oleh karena itu, Ridwan memandang bahwa sikap diam bukanlah pilihan bijak saat prinsip meritokrasi di tubuh KNPI mulai tergerus.
‎
‎Ia mendorong OKP pengkaderan di Sumatera Barat untuk tampil elegan, profesional, dan tegas dalam mengawal empat pilar marwah organisasi menjelang dan selama perhelatan Musda berlangsung:
‎
‎Menolak Segala Bentuk Pengondisian dan Intervensi. OKP pengkaderan didorong untuk berdiri di garis depan mengecam praktik pengepulan rekomendasi, penekanan terhadap pengurus DPD Kabupaten/Kota, serta segala bentuk campur tangan eksternal yang berupaya mendikte arah dukungan.
‎
‎Menuntut Transparansi dan Netralitas Panitia (SC/OC). Profesionalisme Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) menjadi kunci legitimasi Musda. Panitia didesak untuk bekerja independen dan transparan dalam verifikasi administrasi maupun penetapan calon, tanpa keberpihakan kepada kandidat mana pun.
‎
‎Mengembalikan KNPI pada Khitah Pengkaderan. Pimpinan DPD KNPI Kabupaten/Kota dan OKP se-Sumatera Barat diajak untuk kembali pada esensi berorganisasi menilai calon berdasarkan rekam jejak kaderisasi, kapasitas kepemimpinan, dan visi pembangunan pemuda, bukan tunduk pada skenario pengondisian.
‎
‎Mengawal Jalannya Forum Musda. Konsolidasi barisan OKP pengkaderan dinilai mendesak guna memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bebas dari praktik manipulatif.
‎
‎Pada akhirnya, Musda KNPI Sumbar 2026 akan menjadi cermin kedewasaan berpolitik generasi muda Ranah Minang. Sejarah kelak mencatat apakah forum ini melahirkan pemimpin yang ditempa oleh proses pengkaderan yang sehat, atau sekadar produk dari rekayasa dukungan.
‎
‎"OKP pengkaderan harus bersuara lantang mengingatkan semua pihak agar tidak mengorbankan masa depan dan integritas gerakan pemuda Sumatera Barat demi ambisi sesaat. Biarkan forum Musda ini berjalan secara bermartabat, terbuka, dan demokratis," tegas Ridwan.(RDKS)

Pekanbaru, netralpost - Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang melaksanakan kunjungan kerja ke hmps Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Minggu (16/11). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring kelembagaan, memperkuat solidaritas mahasiswa, serta membuka peluang kolaborasi antarmahasiswa Manajemen Dakwah lintas perguruan tinggi.

Ketua HMPS Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang, Aidil Fitra. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang pertukaran gagasan dan pengalaman dalam membangun organisasi kemahasiswaan yang adaptif, progresif, dan memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah.

Dalam kegiatan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai dinamika organisasi kemahasiswaan, strategi pengelolaan program kerja, pengembangan kapasitas sumber daya mahasiswa, hingga tantangan dalam menjalankan roda organisasi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Ketua HMPS Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang, Aidil Fitra, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya membangun hubungan antarlembaga mahasiswa yang lebih erat dan produktif.

"Melalui kunjungan ini, kami ingin membangun hubungan yang tidak hanya sebatas silaturahmi, tetapi juga menghadirkan ruang untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan membuka peluang kolaborasi. Kami percaya bahwa setiap organisasi memiliki pengalaman dan keunggulan yang dapat menjadi pembelajaran bersama," ujar Aidil pada media.

Aidil juga menegaskan bahwa penguatan organisasi mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan melalui program kerja internal. Menurutnya, membangun jejaring dan memperluas ruang kolaborasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas organisasi serta kapasitas mahasiswa.

"Harapannya, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan. Kami ingin mahasiswa Manajemen Dakwah dari kedua universitas dapat saling mendukung, melahirkan gagasan baru, serta menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat lebih luas," tambahnya.

Lebih jauh, kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi sarana memperkaya perspektif mahasiswa dalam memahami pengelolaan organisasi, pengembangan akademik, dan implementasi keilmuan Manajemen Dakwah di tengah dinamika masyarakat.

Pertemuan antarmahasiswa lintas universitas juga memiliki arti penting dalam membangun tradisi akademik yang kolaboratif. Sebab, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berkembang di lingkungan kampus masing-masing, tetapi juga perlu membangun komunikasi dan jejaring yang dapat memperluas wawasan serta pengalaman organisasi.

Melalui kegiatan ini, HMPS Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan hmps Manajemen Dakwah UIN Suska Riau. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai agenda bersama, baik dalam bidang akademik, pengembangan organisasi, maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya.

 

PADANG — Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menjaga kemantapan infrastruktur nasional di Sumatera Barat terus menunjukkan hasil nyata. Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat di bawah Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4, Gina Lamria Indriati Tampubolon, S.T., proyek rehabilitasi Jembatan Silaut pada ruas Jalan Nasional Tapan–Batas Bengkulu kini memasuki babak akhir. Tahap krusial berupa pengecoran lantai jembatan telah sukses dirampungkan dan saat ini tengah menjalani fase pemeliharaan beton (curing).

Pekerjaan rehabilitasi menyeluruh ini dirancang untuk mengembalikan keandalan struktur jembatan secara maksimal. PPK 2.4 Gina Lamria Tampubolon menjelaskan bahwa proses perbaikan mencakup penggantian total pelat dek, tulangan baja, hingga keseluruhan beton lantai jembatan. Langkah strategis tersebut ditempuh demi memenuhi seluruh standar teknis konstruksi terkini agar jembatan memiliki daya tahan jangka panjang.
Pasca-pengecoran, proses perawatan beton dilakukan secara intensif guna menjaga kelembapan dan mengoptimalkan pengerasan material. Gina menerangkan bahwa sesuai prosedur teknis, beton memerlukan waktu pemeliharaan hingga mencapai umur optimal 21 hari sebelum dinyatakan layak menerima beban kendaraan secara penuh. Berdasarkan perhitungan jadwal teknis tersebut, Jembatan Silaut ditargetkan kembali dibuka untuk lalu lintas umum (open traffic) pada pertengahan November 2026.
Selama masa konstruksi berlangsung, Kementerian PU juga memastikan denyut nadi transportasi dan logistik masyarakat di lintas perbatasan Sumatera Barat–Bengkulu tetap berjalan normal. Keberadaan Jembatan Bailey yang dibangun tepat di sisi jembatan utama menjadi solusi efektif untuk menjaga kelancaran mobilitas warga. Dengan pengalihan arus sementara yang tertata baik, aktivitas ekonomi harian masyarakat tidak mengalami hambatan berarti.
Percepatan penyelesaian proyek strategis ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat setempat maupun para pengguna jalan. Warga di sekitar kawasan Silaut dan para pengemudi angkutan logistik mengaku sangat terbantu dengan kesigapan pemerintah dalam memperbaiki akses vital tersebut. Mereka menilai kehadiran jembatan baru yang lebih kokoh nantinya akan memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan rasa aman saat melintasi jalur perbatasan.
Melalui tuntasnya rehabilitasi Jembatan Silaut, BPJN Sumatera Barat optimistis konektivitas antarwilayah di jalur pantai barat Sumatera akan semakin andal. Peningkatan kualitas infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya secara berkelanjutan.




PADANG — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Acara tersebut berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, pada Selasa (10/11/2026).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Plt Asisten Administrasi Umum Feri Mulyani Hamid, serta jajaran Kepala OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang.

Berdasarkan surat keputusan yang ada, dua pejabat yang resmi dilantik adalah Joni Anwar sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta Indra Noferi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Padang.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan bahwa rotasi dan pelantikan pejabat ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Khusus kepada Kepala BKPSDM yang baru, Maigus menekankan pentingnya peran instansi tersebut dalam mendorong transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

"BKPSDM harus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Saat ini jumlah ASN kita sebanyak 14.095 orang. Oleh karena itu, saya meminta Kepala BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN agar lebih profesional dan kompeten," ujar Maigus.

Ia menambahkan, penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan manajemen talenta harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan ASN ke depan.

Sementara itu, kepada Kepala BPKAD yang baru, Maigus berpesan agar mampu memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Penertiban dan inventarisasi aset daerah juga menjadi atensi khusus agar kejelasan data, dokumen kepemilikan, dan status hukum aset dapat terjaga dengan baik.

"Target kita bukan hanya mempertahankan opini laporan keuangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan dan aset daerah benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Padang," tegasnya.

Menutup arahannya, Maigus Nasir mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta amanah dalam menjalankan tugas. Jabatan yang diemban diharapkan dapat menjadi motivasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera.

 

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Langkah strategis ini diwujudkan lewat pembaruan menyeluruh pada tampilan dan fitur aplikasi pelayanan pelanggan, Kaba Aia.

Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Afriyanto, menjelaskan bahwa pembaruan ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan praktis bagi para pelanggan di Kota Padang.

"Melalui pembaruan ini, urusan air kini menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Pelanggan dapat memanfaatkan berbagai fitur layanan hanya melalui satu aplikasi," ujar Afriyanto, Senin (9/11/2026).

Dengan mengusung antarmuka yang lebih modern dan ramah pengguna (user-friendly), aplikasi Kaba Aia kini dibekali dengan sejumlah fitur unggulan yang dapat diakses langsung oleh pelanggan, antara lain:

Pengecekan Tagihan dan Riwayat: Pelanggan dapat memantau rincian tagihan air secara langsung serta melihat riwayat pembayaran sebelumnya secara transparan.

Informasi Kebocoran Air: Fitur deteksi dini yang memberikan informasi terkait potensi kebocoran di sekitar lokasi pelanggan.

Pembacaan Meter Mandiri: Memungkinkan pelanggan mencatat angka meter air secara mandiri.

Personalisasi Tampilan: Memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan aplikasi demi kenyamanan pribadi.

Pengaturan Fleksibel: Pengguna juga dapat memilih mode tampilan sesuai kenyamanan masing-masing.

Melalui beragam inovasi tersebut, masyarakat kini dapat menikmati kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan kepelangganan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Afriyanto menegaskan bahwa langkah digitalisasi yang dilakukan Perumda Air Minum Kota Padang tidak sekadar berfokus pada estetika atau perubahan visual semata, melainkan wujud nyata dedikasi perusahaan dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik berbasis digital.

"Transformasi digital bukan sekadar perubahan tampilan, tetapi merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Padang," tegasnya.

Dengan hadirnya versi terbaru aplikasi Kaba Aia ini, Perumda Air Minum Kota Padang berharap masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mendukung efisiensi, kecepatan, serta kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhan layanan air sehari-hari.




PADANG — Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Anak Air, Selasa (10/11/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan terminal tersebut agar bertransformasi menjadi pusat transportasi terpadu yang modern dan tertata di Kota Padang.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Padang didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sumatera Barat Dedy Diantolani, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Sani, Camat Koto Tangah Rio Ebu Putra Pratama, serta Direktur Utama Perumda PSM Kota Padang Alvino Martha.

Fadly Amran menyampaikan bahwa penataan sistem transportasi teintegrasi semakin mendesak seiring pesatnya perkembangan Kota Padang yang kini dihuni sekitar satu juta jiwa, disertai peningkatan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik utama. Penguatan fungsi Terminal Anak Air dilakukan melalui pengintegrasian layanan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), dan bus Trans Padang.

"Kita ingin bus-bus AKAP, AKDP, dan Trans Padang bisa terintegrasi di sini. Tidak ada lagi terminal-terminal bayangan. Dengan begitu, aktivitas transportasi lebih tertata dan kemacetan bisa kita tekan," tegas Fadly Amran di sela-sela kunjungannya.

Ia memberikan apresiasi kepada pengelola terminal yang mulai mengaktifkan kembali layanan AKDP dengan mengarahkan armada bus untuk naik-turun penumpang secara tertib di dalam kawasan terminal. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengikis keberadaan terminal bayangan dan aktivitas bongkar pasang penumpang liar di luar lokasi resmi.

Selain itu, orang nomor satu di Kota Padang tersebut juga menyambut baik inovasi Dinas Perhubungan Kota Padang yang meluncurkan program tarif khusus Trans Padang sebesar Rp1 bagi penumpang AKDP yang melanjutkan perjalanan.

"Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat yang datang dari luar kota bisa melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Padang. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang akan bepergian ke luar kota bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di terminal ini," tambahnya.

Mengenai kelayakan tempat, Fadly menilai Terminal Anak Air sudah sangat memadai. Namun, ia menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan fasilitas pendukung, seperti penerangan jalan, kelengkapan rambu lalu lintas, optimalisasi akses keluar-masuk, hingga kenyamanan fasilitas bagi penumpang dan pengemudi.

"Kita lihat terminal ini sudah cukup layak dan fasilitasnya juga semakin lengkap. Tinggal bagaimana akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya terus kita benahi. Ini perlu kita pikirkan bersama agar masyarakat semakin nyaman menggunakan transportasi umum," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, menjelaskan bahwa kebijakan pemindahan aktivitas angkutan AKDP ke Terminal Anak Air telah melalui masa uji coba selama satu minggu. Dari evaluasi lapangan, pihaknya menangkap aspirasi masyarakat terkait beban tambahan biaya transportasi menuju terminal.

Guna menjawab kendala tersebut, Dishub merilis inovasi tarif khusus Trans Padang Rp1 bagi penumpang angkutan terusan.

“Inovasi ini kami buat berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat yang terkendala biaya untuk menuju Terminal Anak Air. Dengan inovasi ini, penumpang cukup menunjukkan tiket AKDP ketika naik Trans Padang dan mendapatkan tarif Rp1. Program ini dikhususkan bagi penumpang AKDP,” jelas Yudi Indra Sani.

Dengan penguatan sinergi antara Pemko Padang, Pemprov Sumbar, dan pengelola terminal, diharapkan Terminal Anak Air mampu menjadi simpul transportasi utama yang nyaman, efisien, dan menjadi solusi atas kepadatan lalu lintas di Kota Padang.



PADANG — Tradisi tahunan Serak Gulo kembali digelar dengan meriah di halaman Masjid Muhammadan, kawasan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Perhelatan budaya yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini tidak hanya menjadi wujud syukur dan berbagi antarsesama, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat posisi Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia.

Kegiatan yang sarat nilai sejarah ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdako Padang, Syahrial Kamat, serta Ketua Pelaksana Serak Gulo, Muhammad Faisal Gaus. Ribuan warga setempat bersama para wisatawan dari luar kota tampak antusias memadati lokasi acara.

Bagikan 4 Ton Gula, Wujud Semangat Dermawan Sheikh Ahamed
Ketua Pelaksana Serak Gulo, Muhammad Faisal Gaus, menjelaskan bahwa tradisi ini berakar dari warisan seorang tokoh asal India, Sheikh Ahamed (Syekh Shahul Hamid), yang dikenal dermawan dan mengagendakan kegiatan berbagi setiap tanggal 1 Jumadil Akhir dalam kalender Hijriah.

Pada pelaksanaan tahun ini, panitia mendistribusikan lebih kurang 4 ton gula yang diserakkan untuk dibagikan kepada masyarakat. Pasokan gula tersebut berasal dari swadaya keluarga besar penyelenggara yang didukung penuh oleh pemerintah daerah.

"Tujuan utama tradisi ini adalah untuk berbagi, menunaikan nazar, serta memperkuat solidaritas. Pelopor pertamanya, Sheikh Ahamed asal India, dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan senang berbagi," ujar Faisal.

Ia menambahkan, keterlibatan komunitas Muhammadiyah dalam acara ini juga diwujudkan melalui dukungan terhadap program pemerintah daerah, seperti penyediaan stan kuliner UMKM serta hiburan rakyat yang menghadirkan seniman dari luar kota.

Sinergi Lintas Etnis dan Komitmen Pemko Padang
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdako Padang, Syahrial Kamat, mengapresiasi kerukunan dan partisipasi aktif masyarakat dari berbagai latar belakang etnis—seperti Tionghoa, Nias, dan India—yang selama ini konsisten mendukung berbagai agenda pariwisata di Kota Padang.

"Alhamdulillah, selama ini kegiatan agenda pariwisata di Kota Padang selalu didukung oleh masyarakat keturunan Nias, Cina, dan etnis-etnis lainnya. Pemko Padang juga berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan, baik dalam bentuk promosi maupun pembinaan terhadap pelestarian budaya lokal," ungkap Syahrial.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata telah memasukkan Serak Gulo ke dalam kalender tetap agenda pariwisata daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kelestarian tradisi sekaligus mendongkrak daya tarik wisata budaya di Kota Padang secara berkelanjutan.


PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Selasa (10/11/2026). Upacara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kota Padang ini berlangsung khidmat dengan mengusung tema nasional "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk mengenang jasa para pendahulu bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

"10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dijaga bersama, dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi," ujar Maigus Nasir saat menyampaikan pesan Menteri Sosial.

Ia juga menekankan bahwa semangat kepahlawanan dewasa ini harus diterjemahkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian tersebut dapat diwujudkan melalui profesionalisme dalam bekerja, berkarya, serta menumbuhkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan sesama.

"Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial di antara sesama," tambahnya.

Penyerahan Penghargaan Prestasi Perangkat Daerah dan Sekolah
Rangkaian upacara turut dimeriahkan dengan penyerahan sejumlah penghargaan bergengsi kepada instansi dan lembaga pendidikan di lingkungan Kota Padang.

Penghargaan pertama diberikan atas Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 kepada tiga perangkat daerah dengan perolehan nilai tertinggi:

Dinas Kesehatan (Nilai: 98,51)

Bappeda (Nilai: 96,75)

Dinas Pertanian (Nilai: 95,09)

Selain itu, Pemko Padang juga mengumumkan dan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Sekolah Sehat Berstratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Strata Standar Tingkat Kota Padang Tahun 2026 dengan rincian berikut:

Kategori TK/RA: Juara I diraih TK Negeri Pembina, disusul RA Ikhlas sebagai Juara II, dan TK Kemala Bhayangkari 4 sebagai Juara III.

Kategori SD/MI: Juara I diraih SDN 15 Padang Sarai, Juara II SD Islam Al Azhar 32 Padang, dan Juara III SDN 27 Anak Air.

Kategori SMP/MTs: Juara I diraih SMPN 8 Padang, Juara II SMPN 25 Padang, serta Juara III SMP Pembangunan Laboratorium UNP.

Upacara ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Ketua GOW Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang, jajaran TNI-Polri, para veteran, unsur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta perwakilan pelajar di Kota Padang. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dan persatuan di Kota Padang dalam mengenang jasa para pahlawan bangsa.

 

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) guna memacu percepatan pembangunan sektor perumahan dan penataan kawasan perkotaan.

Komitmen bersama tersebut mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Ketua Umum DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026). Pertemuan ini berfokus pada pembahasan prospek investasi perumahan, langkah penanganan angka backlog (kekurangan) perumahan, hingga penyesuaian regulasi tata ruang pendukung.

Salah satu poin strategis yang disepakati dalam audiensi tersebut adalah gagasan pengembangan kawasan kota satelit terpadu di Kota Padang. Lewat konsep kemitraan ini, pihak pengembang bertugas menyediakan hunian, sementara pemerintah daerah menyokong kebutuhan infrastruktur berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa transformasi Padang menuju kota metropolitan membutuhkan hadirnya hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau, tetapi juga terintegrasi dengan penataan lingkungan yang berkelanjutan.

"Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemko Padang. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya," ujar Fadly.

Guna memastikan kepastian hukum dan kenyamanan penghuni, Fadly pun menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merapikan pendataan serta menetapkan target percepatan sertifikasi fasum dan fasos.

"Saya meminta OPD terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, menyampaikan apresiasinya atas iklim investasi dan kemudahan kebijakan yang dihadirkan oleh Pemko Padang. Deddy menegaskan komitmen APERSI untuk terus mengawal penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga kelompok di bawah kategori MBR.

Menanggapi peluang ekspansi perumahan, Deddy turut menyoroti kejelasan regulasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Padang.

"Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan yang lebih masif," ungkap Deddy.

Audiensi strategis tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPD APERSI Sumbar Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria.



PADANG — Pemerintah Kota Padang mengambil langkah progresif dalam memperkuat digitalisasi rumah ibadah melalui program unggulan (Progul) Smart Surau. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang menggelar sosialisasi pendistribusian perangkat Face Recognition (pengenal wajah) bagi seluruh camat di Kota Padang.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di Ruang Rapat Asisten, Balai Kota Padang, Aia Pacah ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Tommy TRD, bersama Kepala Bagian Kesra, Zul Asfi Lubis, serta dihadiri oleh para camat se-Kota Padang.

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Tommy TRD, menjelaskan bahwa pelibatan unsur kecamatan dalam proses penyaluran ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran distribusi.

"Untuk pendistribusian alat Face Recognition ini, kita melibatkan kecamatan agar penyalurannya lebih efektif. Di setiap alat juga sudah tertulis nama masjid/musala pelaksana program Subuh Mubarakah, sehingga pendistribusian dari kecamatan bisa lebih mudah," ujar Tommy.

Ia juga menargetkan agar proses penyaluran perangkat teknologi ini dapat rampung dalam pekan ini. Dengan demikian, perangkat tersebut bisa segera dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah di bawah payung Progul Smart Surau.

"Kita berharap proses penyalurannya bisa tuntas dalam minggu ini, dan bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi yang mengikuti Subuh Mubarakah dalam Progul Smart Surau. Kita juga meminta peran serta pengurus masjid dan musala dalam menjaga alat Face Recognition ini dengan baik," tambahnya.

Mekanisme Penyaluran dan Penguatan Teknologi Masjid
Melalui sosialisasi ini, para camat memperoleh pemahaman mendalam mengenai alur penyaluran serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan selama proses distribusi berlangsung. Perangkat Face Recognition nantinya akan disalurkan melalui kantor kecamatan masing-masing, yang kemudian diteruskan secara langsung kepada masjid-masjid penerima di wilayah kerja masing-masing.

Keterlibatan aktif pihak kecamatan diharapkan mampu mempererat koordinasi antara Pemkot Padang dan pengurus masjid penerima. Dengan mekanisme ini, penyaluran di lapangan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerapan teknologi Face Recognition di lingkungan masjid dan musala ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Padang dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan generasi muda, sekaligus memperluas jangkauan implementasi Smart Surau di seluruh penjuru kota.



PADANG — Hari pertama penerapan tarif khusus Rp1 untuk layanan Trans Padang menuju dan dari Terminal Tipe A Anak Air mendapat sambutan hangat dari masyarakat, Selasa (10/11/2026). Program inovatif yang digagas oleh Pemerintah Kota Padang ini dinilai sangat membantu mobilitas warga, terutama kalangan mahasiswa yang hendak melanjutkan perjalanan menggunakan bus antarkota dalam provinsi (AKDP).

Kebijakan ini tidak hanya meringankan biaya transportasi harian, tetapi juga dirancang untuk menghidupkan kembali fungsi terminal resmi di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Boby Afrianto, seorang warga Kelurahan Lubuk Buaya, menilai program ini sebagai langkah progresif untuk mengembalikan minat masyarakat agar kembali memanfaatkan terminal sebagai pusat layanan transportasi antarkota yang tertib dan aman.

Selama ini, menurut Boby, sebagian masyarakat cenderung memilih menggunakan terminal bayangan di sejumlah titik, seperti kawasan Tabing dan sekitar Universitas Negeri Padang (UNP), ketika hendak bepergian ke luar kota.

“Program Rp1 ini merupakan gerakan yang bagus dari Pemerintah Kota Padang untuk mengembalikan minat masyarakat agar kembali menggunakan terminal. Manfaatkanlah program ini karena sekaligus mengenalkan kepada masyarakat bahwa di Padang ada terminal yang siap memberikan pelayanan transportasi,” ujar Boby.

Senada dengan Boby, apresiasi juga datang dari kalangan akademisi. Nazla Sahira, seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), mengaku sangat terbantu dengan adanya kebijakan tarif super murah ini. Bagi para perantau akademis, tarif Rp1 ini mempermudah akses perjalanan dari kampus menuju Terminal Anak Air guna melanjutkan perjalanan pulang kampung ke daerah seperti Bukittinggi.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Padang karena telah memberlakukan tarif Rp1 Trans Padang. Program ini sangat membantu kami sebagai mahasiswa yang ingin menuju Terminal Anak Air dari kampus untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus AKDP ke kampung halaman di Bukittinggi,” ungkap Nazla.

Menanggapi antusiasme tersebut, Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Alvino Martha, mengajak seluruh masyarakat Kota Padang maupun pendatang dari luar daerah untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya.

Ia menjelaskan bahwa armada Trans Padang tidak hanya menawarkan tarif yang ekonomis, tetapi juga kenyamanan optimal melalui fasilitas bus yang dilengkapi pendingin udara (AC) serta standar pelayanan terbaik.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini agar dapat merasakan layanan transportasi yang lebih baik dan nyaman. Bus Trans Padang sudah dilengkapi AC dengan pelayanan terbaik. Jangan sampai masyarakat melewatkan kesempatan ini karena tarifnya hanya Rp1 hingga 31 Desember 2026,” tegas Alvino.

Melalui kebijakan tarif Rp1 ini, Pemerintah Kota Padang berharap tingkat kesadaran dan minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum semakin meningkat. Di sisi lain, langkah strategis ini diyakini mampu mengoptimalkan fungsi Terminal Tipe A Anak Air sebagai pusat simpul transportasi darat yang representatif, nyaman, dan terpadu di Kota Padang.



PADANG — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendorong penguatan Program Unggulan (Progul) Smart Surau di tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri maupun swasta. Langkah ini difokuskan untuk mendongkrak partisipasi aktif siswa dalam pelaksanaan salat Subuh berjemaah yang menjadi bagian dari program Subuh Mubarakah.

Hal tersebut ditekankan Maigus saat hadir sebagai pemateri dalam kegiatan Penguatan Implementasi Progul Smart Surau yang digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala SD negeri dan swasta dari tiga kecamatan, yakni Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Koto Tangah.

Dalam pemaparannya, Maigus mengungkapkan bahwa implementasi Smart Surau secara umum telah menunjukkan tren positif dengan rata-rata tingkat kehadiran siswa melampaui 70 persen. Kendati demikian, ia menyoroti masih adanya sejumlah sekolah yang mencatat tingkat kehadiran di bawah 50 persen, sehingga memerlukan perhatian dan pembinaan intensif.

"Secara umum, pelaksanaan Subuh Mubarakah sudah berjalan baik. Namun, sekolah yang tingkat kehadirannya masih di bawah 50 persen perlu mendapat edukasi dan motivasi agar partisipasi siswa terus meningkat," ujar Maigus.

Pemerintah Kota (Pemko) Padang sendiri memasang target ambisius agar partisipasi siswa dalam program Smart Surau dapat melampaui 80 persen, dengan target ideal mencapai 100 persen. Guna mendukung pencapaian tersebut, Pemko Padang telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung, mulai dari sistem absensi digital berbasis face recognition (pengenalan wajah) sebagai pengganti barcode, pemberian insentif bagi guru MDTW/TQA, hingga penyediaan ruang digital dan penghargaan khusus Smart Surau.

Rencana Pengembangan Pembelajaran Digital pada 2027
Sebagai bagian dari inovasi berkelanjutan, Maigus menambahkan bahwa mulai tahun 2027 mendatang, Pemko Padang merencanakan pengembangan ruang pembelajaran digital di sejumlah masjid. Fasilitas ini akan didukung oleh perangkat Chromebook serta integrasi aplikasi Ruangguru.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi Padang Mobile serta teknologi pengenalan wajah (face recognition) juga akan dioptimalkan guna memperkuat sistem absensi serta mempermudah pemantauan progres program secara berkala.

Dorong Pembentukan Tim Khusus dan Sinergi Lintas Sektoral
Agar target peningkatan partisipasi siswa dapat tercapai secara maksimal, Maigus meminta setiap kepala sekolah untuk segera mengambil langkah taktis di satuan pendidikan masing-masing.

"Kepada setiap kepala sekolah diharapkan membentuk tim khusus Smart Surau dengan melibatkan seluruh guru serta menjalin sinergi dengan pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Pemahaman terhadap empat pilar Smart Surau juga perlu diperkuat agar program ini senantiasa berjalan optimal," tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif sekolah dalam melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan para orang tua murid. Mengingat sistem absensi kini telah beralih menggunakan teknologi digital, sosialisasi yang masif dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program pembentukan karakter religius generasi muda di Kota Padang ini.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.