NetralPost.net

PKC PMII Sumbar Resmi Dilantik, Siap Perkuat Gerakan Kolaboratif dan Responsif terhadap Tantangan Zaman

June 09, 2026 PKC PMII SUMATERA BARAT , Sumatera Barat

Padang, netralpost - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat masa khidmat 2026-2028 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Padang Youth Center, Kota Padang (8/6). Pelantikan tersebut menjadi penanda dimulainya kepemimpinan baru PKC PMII Sumbar yang mengusung semangat kolaborasi, penguatan kaderisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebanyak 50 orang pengurus yang berasal dari tujuh cabang PMII se-Sumatera Barat dilantik dan diambil sumpahnya. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, yang turut didampingi sejumlah pengurus pusat, dan tokoh alumni. Kehadiran para kader dari berbagai daerah di Sumbar menambah semarak sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun organisasi yang lebih progresif.

Ketua PKC PMII Sumbar, M. Yusuf Rahman, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah garis akhir dari proses kaderisasi, melainkan titik awal untuk menjalankan amanah organisasi secara lebih nyata di tengah masyarakat.

Menurut Yusuf, PMII harus mampu menghadirkan gagasan dan gerakan yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pergerakan yang selama ini menjadi fondasi organisasi.

"Momentum ini adalah awal dari kerja-kerja kolektif yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. PMII Sumbar harus hadir sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial, pendidikan dan kebangsaan," ujar Yusuf dalam sambutannya.

Yusuf juga menekankan pentingnya membangun sinergi antar cabang serta memperkuat kualitas kader agar mampu bersaing dan berkontribusi di berbagai sektor.

Sementara itu, Majelis Pembina Daerah (Mabinda) PMII yang diwakili oleh Sekretaris Mabinda, Defi Mulyadi menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kader PMII yang terus berkembang di berbagai daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, keterlibatan tujuh cabang PMII dalam pelantikan tersebut menunjukkan bahwa organisasi masih memiliki energi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi daerah.

"Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk menggerakkan organisasi. Saya berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat kaderisasi, menjaga persatuan, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata defi.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini semakin kompleks. Oleh sebab itu, kader PMII dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual, memperkuat integritas moral dan menjaga tradisi intelektual yang menjadi ciri khas organisasi.

Dalam arahannya, Shofi menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah kepengurusan tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dilakukan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu melahirkan kader yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

"PMII harus tetap menjadi rumah kaderisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pengurus yang baru dilantik harus mampu menjaga semangat pergerakan, memperkuat cabang dan memastikan kaderisasi berjalan secara berkelanjutan," katanya.

Ia juga menilai Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun daerah.

Senada dengan itu, Mabinas PMII, Firdaus menilai perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut kader PMII untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan gerakan organisasi.

“PMII harus tetap menjadi ruang pembelajaran yang melahirkan kader-kader yang kritis dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kepengurusan yang baru harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri organisasi,” ujar Firdaus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan internal sebagai modal utama dalam menjalankan roda organisasi selama masa kepengurusan berlangsung.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alumni PMII, organisasi kepemudaan. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan gerakan PMII sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PKC PMII Sumbar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak demi menghadirkan gerakan yang lebih adaptif, inklusif dan berdampak bagi masyarakat Sumatera Barat. (Tmi)

Membaca Ekodiplomasi dan Posisi Geopolitik Indonesia di Era Prabowo

June 08, 2026

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Ketua Umum JMSI

Netral-Jakarta-SETIAP tanggal 5 Juni, komunitas internasional memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di tengah pusaran perubahan iklim global dan ketidakpastian lanskap politik global, peringatan ini tidak lagi sekadar menjadi ritual refleksi ekologis belaka. Bagi Indonesia, momentum ini adalah alarm sekaligus panggung strategis untuk menegaskan kembali posisi tawar menawar (bargaining power) kita di mata dunia.

Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, isu lingkungan hidup bukan lagi sekadar urusan domestik tentang menanam pohon atau membersihkan sungai, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama "ekodiplomasi" dalam memperkuat posisi geopolitik Indonesia.

Lanskap global menempatkan krisis lingkungan, transisi energi, dan ketahanan pangan sebagai episentrum ketegangan baru antarnegara maju dan berkembang. Indonesia, dengan kekayaan biodiversitas yang melimpah, hutan tropis terluas ketiga di dunia, serta cadangan nikel terbesar di bumi, berada tepat di garis tengah pertempuran kepentingan ini.

Pemerintah Prabowo menyadari betul bahwa mengelola aset ekologis secara berdaulat adalah kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton, melainkan menjadi penentu arah kebijakan global.

Transformasi strategis ini sejalan dengan pandangan pakar geopolitik internasional kontemporer. Nicholas Spykman, pemikir realisme geopolitik, pernah mencetuskan bahwa geografi adalah faktor konstan yang paling fundamental dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks modern, geografi tersebut tidak lagi hanya berbicara tentang batas wilayah militer atau jalur laut, melainkan tentang penguasaan atas sumber daya hijau yang menentukan keberlangsungan peradaban dunia digital dan bebas emisi.

Kebijakan luar negeri "Bebas Aktif" Indonesia kini mendapatkan napas baru yang lebih kontekstual, yaitu ketahanan nasional yang berbasis pada kemandirian sumber daya alam. Di panggung diplomasi internasional, keberanian Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan ekonominya—salah satunya lewat kebijakan hilirisasi komoditas mentah—menunjukkan bahwa kita menolak didikte oleh standar ganda negara-negara Barat yang kerap membungkus proteksionisme ekonomi mereka dengan narasi kepedulian lingkungan.

Guna mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan mandiri, langkah konkret dirumuskan melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor komoditas satu pintu.

Melalui badan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan alam yang keluar dari bumi Nusantara dikontrol secara ketat demi kemakmuran rakyat, bukan ditentukan oleh kemauan pasar negara lain. Kebijakan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya mengunci nilai tambah hilirisasi agar tetap mengalir ke dalam negeri.

Pakar ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup global, Prof. Jeffrey Sachs, dalam berbagai tesisnya mengenai pembangunan berkelanjutan, menegaskan bahwa keadilan iklim (climate justice) hanya bisa dicapai jika negara-negara pemilik megabiodiversitas diberikan kompensasi ekonomi yang adil atas kontribusi mereka menjaga paru-paru dunia. Tanpa adanya keadilan ekonomi, regulasi lingkungan internasional hanyalah bentuk baru dari imperialisme hijau (green imperialism).

Sejalan dengan itu, Indonesia secara tegas mendobrak batas-batas eksploitasi tersebut.

Jika kita membedah program aksi pemerintah saat ini, keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan penguatan geopolitik sangat terlihat pada program ketahanan pangan dan swasembada energi, juga konservasi air. Upaya besar ini bukan sekadar respons terhadap ancaman kelaparan, melainkan sebuah strategi pertahanan mutlak dalam menghadapi ancaman disrupsi rantai pasok global akibat konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, seperti ketegangan yang terus membayangi kawasan Timur Tengah.

Program ketahanan pangan nasional yang digalakkan pemerintah diarahkan pada konsep intensifikasi berbasis kelestarian ekologis, bukan ekosida. Swasembada pangan ditargetkan tercapai melalui optimalisasi lahan tidur dan modernisasi pertanian berbasis ekosistem pedesaan. Desa ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana ketahanan pangan nasional bermula dari kemandirian komunitas lokal dalam mengelola tanah dan air mereka sendiri.

Langkah ini memperkuat teori ketahanan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama stabilitas politik dalam negeri (internal stability). Negara yang kebutuhan pangannya bergantung pada impor akan sangat rentan terhadap infiltrasi dan tekanan politik luar negeri. Dengan membebaskan diri dari ketergantungan pangan, Indonesia mengamankan kedaulatan domestiknya dari instabilitas global.

Sektor energi menyajikan dinamika yang tidak kalah krusial. Program akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) seperti biodiesel berbasis sawit (B50 hingga B100), pemanfaatan energi geotermal, serta pengembangan tenaga surya skala besar, adalah strategi ganda. Di satu sisi, program ini berkontribusi langsung pada penurunan emisi karbon dunia; di sisi lain, ini adalah langkah pemutusan rantai ketergantungan pada fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dikendalikan oleh kartel-kartel energi global.

Prof. Michael Klare, ahli geopolitik sumber daya, dalam bukunya Resource Wars, menyebutkan bahwa konflik abad ke-21 tidak lagi dipicu oleh ideologi murni, melainkan oleh perebutan kendali atas pasokan energi dan air bersih. Ketika Indonesia mampu mencapai swasembada energi hijau secara mandiri, negara ini secara otomatis membangun benteng pertahanan geopolitik yang sangat kokoh, melepaskan diri dari potensi gesekan suplai energi global.

Komitmen lingkungan ini juga meluas pada proteksi maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar, wilayah laut Indonesia adalah kontributor utama blue carbon dunia melalui ekosistem mangrove dan lamun yang sangat luas. Pengawasan ketat terhadap wilayah perairan dari praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing serta restorasi kawasan pesisir bukan hanya soal kelestarian ikan, melainkan juga penegasan kedaulatan teritorial di wilayah-wilayah kritis seperti Laut Natuna Utara.

Pakar hukum laut internasional, Prof. Hasjim Djalal, pernah mengingatkan bahwa kemampuan sebuah negara dalam mengelola dan menjaga ekosistem lautnya mencerminkan efektivitas kedaulatan negara tersebut di mata hukum internasional. Melalui sinkronisasi program pengamanan maritim dengan agenda konservasi laut, Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada kekuatan-kekuatan besar dunia bahwa halaman laut kita terjaga dengan hukum dan komitmen ekologis yang absolut.

Langkah strategis pemerintah ini dibarengi pula dengan reformasi tata kelola internal.

Penegakan hukum lingkungan dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan serta pertambangan menjadi fokus utama. Komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan transparansi anggaran—sebagaimana terlihat dari tindakan tegas terhadap penyelewengan di berbagai sektor baru-baru ini—merupakan fondasi penting agar investasi hijau internasional mempercayai Indonesia sebagai mitra yang kredibel.

Tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, diplomasi lingkungan di tingkat global akan kehilangan legitimasinya. Reputasi internasional sebuah negara dibangun dari konsistensi antara apa yang disuarakan di forum dunia dengan apa yang dieksekusi di lapangan. Penertiban izin usaha tambang yang merusak lingkungan dan audit berkala terhadap kepatuhan amdal merupakan bukti bahwa komitmen hijau ini dijalankan dengan serius.

Pada akhirnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi cermin bagi arah baru politik luar negeri Indonesia. Kita tidak lagi datang ke forum-forum dunia seperti COP (Conference of the Parties) hanya dengan proposal memohon bantuan dana kompensasi iklim. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo datang sebagai kekuatan geopolitik yang menawarkan solusi konkret bagi krisis bumi, sembari membawa posisi tawar yang kokoh berkat penguasaan sumber daya strategis domestik.

Kita harus optimis bahwa integrasi antara visi kelestarian lingkungan dan kalkulasi geopolitik yang matang akan membawa Indonesia melompat menjadi negara yang disegani.

Menjaga kelestarian alam Nusantara bukan lagi sekadar kewajiban moral kita terhadap anak cucu, melainkan cara paling terhormat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah badai geostrategis dunia yang kian kompleks. Kelestarian lingkungan adalah benteng, dan kedaulatan sumber daya adalah senjatanya. [Nn]

Bank Nagari Luruskan Informasi soal Putusan KI Sumbar, Pertimbangkan Langkah Hukum

June 06, 2026 Bank Nagari

Padang – Bank Nagari menyampaikan pernyataan resmi terhadap putusan Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) dalam Perkara Nomor Register 04/II/KISB-PS/2026.

Ini menyusul adanya penyebaran informasi yang dinilai tak utuh dan bisa menimbulkan opini kurang baik terhadap Bank Nagari.

“PT Bank Nagari memandang perlu menyampaikan pernyataan resmi guna memberikan informasi yang utuh, akurat, dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan,” demikian pernyataan Bank Nagari sebagaimana disampaikan Pemimpin Divisi Perusahaan Bank Nagari, Yosviandri Asril, Jumat (5/6/2026).

Sebelumnya, Direksi Bank Nagari juga telah memberikan tanggapan lisan dalam jumpa pers di Kantor Pusat Bank Nagari, Kamis (4/6/2026).

“Pertama, PT Bank Nagari menghormati Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik dan menghormati keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung,” kata Yosviandri.

“Kedua, PT Bank Nagari menegaskan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang dijunjung tinggi dalam seluruh aspek pengelolaan perusahaan. Komitmen ini telah diwujudkan, antara lain, melalui publikasi Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui kanal resmi perusahaan,” tuturnya,

Kemudian, lanjut Yosviandri, perlu diluruskan bahwa Putusan KI Sumbar bersifat mengabulkan sebagian dari empat permohonan yang diajukan. Dua permohonan lainnya mencakup data seluruh pegawai beserta penghasilan secara nominatif dan daftar belanja/pengeluaran bulanan secara rinci, tidak dikabulkan oleh Majelis.

“Fakta ini penting untuk disampaikan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegas Yosviandri.

Menurutnya, dalam seluruh proses persidangan, PT Bank Nagari telah membuktikan secara hukum bahwa pembatasan informasi yang dilakukan bukan merupakan penolakan terhadap keterbukaan informasi publik, melainkan merupakan bentuk kepatuhan hukum (legal compliance) yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Nagari menegaskan bahwa dalam setiap tindakan pembatasan informasi, Termohon telah berpedoman pada kerangka hukum yang komprehensif.

Diungkap Yosviandri, soal konflik norma, UU KIP sebagai Lex Generalis vs UU Perbankan sebagai Lex Specialis sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli Prof. Busyra Azheri dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) yang diajukan dalam persidangan, PT Bank Nagari selaku Lembaga Jasa Keuangan tunduk pada rezim hukum yang bersifat khusus.

Yakni, UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 40, yang mewajibkan Bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh regulasi yang bersifat umum.

Kemudian, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memperkuat perlindungan data konsumen dan stabilitas sistem keuangan sebagai kepentingan publik yang lebih besar.

“Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali: UU KIP merupakan lex generalis, sedangkan UU Perbankan dan UU PPSK merupakan lex specialis yang lebih tinggi derajat keberlakuannya dalam konteks ini. Perlindungan Data Pribadi Penerima CSR/TJSL data penerima CSR/TJSL merupakan data pribadi pihak ketiga yang wajib dilindungi berdasarkan,” kata Yosviandri.

Ini, lanjut dia, merujuk UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya ketentuan Pasal 20–21 mengenai purpose limitation dan data minimization.

“PT Bank Nagari selaku Pengendali Data wajib memastikan bahwa pemrosesan dan pengungkapan data pribadi dilakukan secara terbatas dan berdasarkan dasar hukum yang sah,” tegasnya lagi.

Lalu, Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas mengategorikan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap keterangan pribadi seseorang sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

“Sebagaimana dikemukakan oleh keterangan ahli dalam persidangan, Bank BUMD tidak dapat menggunakan UU Perbankan untuk menolak seluruh permintaan informasi, namun sebaliknya, Pemohon Informasi juga tidak dapat menggunakan UU KIP untuk memaksa Bank membuka data yang bersifat nominatif yang menyangkut data pribadi,” terang Yosviandri.

Sementara itu, terkait uji konsekuensi (harm test), pembatasan informasi oleh PT Bank Nagari tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, PT Bank Nagari melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah melaksanakan mekanisme Uji Konsekuensi sebagaimana diwajibkan Pasal 19 UU KIP.

Pertimbangannya, potensi pelanggaran data pribadi dan kerahasiaan transaksi yang dilindungi hukum perbankan; Potensi gangguan terhadap stabilitas kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan (distrust) yang dapat mengancam stabilitas likuiditas; dan, Potensi kerugian bagi daya saing dan strategi bisnis Termohon di tengah persaingan industri perbankan yang kompetitif.

“Fakta adanya potensi penyebarluasan informasi melalui kanal media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, sebagaimana dibuktikan dalam persidangan dengan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14,” ungkap Yosviandri.

Uji konsekuensi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa bahaya yang timbul jika informasi dibuka jauh lebih besar daripada manfaat publik yang didapat sebuah standar yang secara eksplisit diakui oleh keterangan ahli dan Pasal 19 UU KIP.

Disebutkan juga, PT Bank Nagari sebagai BUMD perbankan telah berada dalam sistem pengawasan yang ketat, berlapis, dan terintegrasi oleh lembaga negara yang berwenang, meliputi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak, serta Pemerintah Daerah selaku pemegang saham.

“Dengan demikian, akuntabilitas dan pengawasan terhadap PT Bank Nagari telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, kompeten, dan terukur,” kata Yosviandri.

Disampaikan, PT Bank Nagari memandang perlu untuk meluruskan beberapa narasi dalam pemberitaan media yang belum menyajikan fakta secara utuh.

Pertama, putusan bersifat sebagian, bukan kekalahan total, seperti ada pemberitaan yang mem-framing bahwa Bank Nagari “diperintahkan membuka data” tanpa menyebutkan kata “sebagian”, tidak menyajikan fakta secara proporsional.

“Dari empat permohonan, dua di antaranya secara tegas ditolak oleh Majelis. Permohonan yang dikabulkan pun disertai kewajiban redaksi data pribadi yang ketat bukan pembukaan data secara terbuka dan menyeluruh,” terang Yosviandri.

Kemudian, dana CSR/TJSL bukan dana publik dalam pengertian APBD dana CSR/TJSL bersumber dari laba perusahaan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana pemerintah. Kewajiban TJSL diatur dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai tanggung jawab korporasi, bukan sebagai dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada setiap individu.

“Akuntabilitas dana CSR/TJSL PT Bank Nagari telah dilaksanakan melalui mekanisme audit oleh auditor independen dan pengawasan regulator yang berwenang,” kata Yosviandri.

Berikutnya, pembatasan informasi adalah kepatuhan hukum, bukan penutup diri. Dalam persidangan, PT Bank Nagari telah membuktikan secara formal bahwa pembatasan informasi dilakukan melalui mekanisme yang sah berdasarkan uji konsekuensi, bukan atas dasar keinginan untuk menyembunyikan informasi.

“Fakta bahwa Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2021–2024 telah tersedia secara terbuka kepada publik merupakan bukti nyata komitmen keterbukaan PT Bank Nagari,” ulas Yosviandri.

Selain itu, juga diungkap jalannya persidangan yang perlu diketahui public. Di mana, dalam persidangan, terungkap bahwa Pemohon memiliki kapasitas ganda sebagai individu sekaligus sebagai wartawan dan Pemimpin Redaksi media online yang aktif melakukan publikasi pemberitaan terkait Termohon (Bank nagari), termasuk selama proses persidangan berlangsung.

“Fakta ini menjadi salah satu pertimbangan Termohon dalam menerapkan prinsip kehati-hatian atas pemberian informasi yang bersifat sensitif dan nominatif, mengingat potensi penyebarluasan yang luas tanpa jaminan penyajian yang utuh dan berimbang,” kata Yosviandri.

Dia akhir penyataan resmi, disampaikan bahwa PT Bank Nagari berkomitmen untuk senantiasa menjadi institusi perbankan yang amanah, transparan dalam batas ketentuan hukum yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kemudian, akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat Sumatera Barat, serta menjalankan seluruh kewajiban hukum dan tata kelola perusahaan secara konsisten dan profesional.

“PT Bank Nagari mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak utuh atau tidak berdasar yang dapat merugikan kepentingan bersama,” ungkap Yosviandri.

Diketahui, PT Bank Nagari digugat ke KI Sumbar oleh Darlinsah, yang menyebut dirinya sebagai jurnalis dan pegiat keterbukaan informasi, akhir Januari lalu. Adapun yang jadi objek gugatan adalah keterbukaan soal dana CSR Bank Nagari dan data rinci penerima CSR.(*)

Menjemput Asa Air Bersih: Hutama Karya dan Perumda AM Padang Pacu Pemulihan Pasca-Bencana

June 05, 2026 PDAM

‎

PADANG – Komitmen untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat pasca-bencana terus dipacu oleh Perumda Air Minum Kota Padang. Langkah strategis ini mendapat perhatian khusus dari level pusat. Teranyar, jajaran Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) melakukan kunjungan lapangan langsung ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, guna meninjau dari dekat progres proyek rehabilitasi infrastruktur vital tersebut.

‎

‎Kehadiran rombongan petinggi badan usaha milik negara (BUMN) yang memegang mandat dari Kementerian Pekerjaan Umum ini, disambut langsung oleh jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang. Tampak hadir Direktur Utama Hendra Pebrizal, didampingi Direktur Teknik Andri Satria, serta Manager Produksi. Kunjungan ini menjadi momentum krusial dalam menyelaraskan percepatan pengerjaan fisik di lapangan agar manfaatnya bisa segera dirasakan secara optimal oleh pelanggan.

‎

‎Sebagaimana diketahui, Hutama Karya mendapat amanah mendesak dari pemerintah pusat untuk menangani proyek rehabilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pascabencana di wilayah Sumatera Barat, yang mencakup Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kota Padang sendiri, sinergi erat dijalin bersama Perumda Air Minum Kota Padang dengan fokus mencakup perbaikan pipa transmisi air baku, optimalisasi instalasi pengolahan air (IPA), hingga pemulihan fasilitas SPAM yang sempat terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian dan dukungan penuh dari jajaran Dewan Komisaris PT Hutama Karya. Sinergi ini dinilai sebagai angin segar bagi percepatan pemulihan infrastruktur air bersih di ibu kota Provinsi Sumatera Barat.

‎

‎"Kami atas nama manajemen dan seluruh keluarga besar Perumda Air Minum Kota Padang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan lapangan dari jajaran Dewan Komisaris PT Hutama Karya. Kehadiran langsung ini menegaskan komitmen bersama bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda," ujar Hendra Pebrizal di sela-sela peninjauan.

‎

‎Hendra Pebrizal menjelaskan, interkoneksi dan perbaikan yang tengah berjalan di IPA Gunung Pangilun merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin stabilitas pasokan air baku, terutama saat menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang sebelumnya memang memerlukan penanganan teknis yang masif dan terstruktur.

‎

‎"Kerja sama dengan Hutama Karya ini sangat strategis bagi kami. Fokus pengerjaan pada perbaikan pipa transmisi air baku dan penguatan sistem di IPA Gunung Pangilun ini akan berdampak langsung pada keandalan operasional. Kami berharap seluruh rangkaian pekerjaan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Target utama kita adalah mengembalikan kontinuitas aliran air dan memastikan pendistribusian air kepada pelanggan menjadi jauh lebih baik, lebih bersih, dan lebih lancar dari sebelumnya," pungkas Hendra.

‎

‎Kunjungan lapangan yang berlangsung hangat namun sarat akan pembahasan teknis ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal ketat setiap tahapan proyek, demi terwujudnya ketahanan air minum yang andal bagi warga Kota Padang.

Mengungkap Fakta Di Balik Insiden Munisi Nyasar Di UNP, Tim Investigasi Gelar Uji Balistik Lapangan Pistol G-2 Combat

June 05, 2026 Kodam XX/TIB , Korem 032/Wbr

Padang, – Dalam rangka mendukung proses investigasi insiden munisi nyasar yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP), Tim Investigasi melaksanakan pengujian lapangan terhadap kemampuan jarak capai Pistol G-2 Combat menggunakan munisi kaliber 9 mm produksi PT Pindad jenis 1-TJ di Lapangan Tembak Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Jumat (05/06/2026).

Pengujian dilaksanakan melalui penerapan beberapa variasi sudut elevasi tembakan guna memperoleh data empiris terkait karakteristik lintasan proyektil, jarak tempuh, dan potensi capaian maksimum munisi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya ilmiah untuk mendukung analisis balistik, rekonstruksi kejadian, serta verifikasi berbagai temuan yang telah diperoleh selama proses investigasi.

Data hasil pengujian akan dikorelasikan dengan hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan teknis, dan keterangan yang telah dihimpun oleh Tim Investigasi guna menghasilkan analisis yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan berbasis sains balistik, tim berupaya membangun gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan insiden tersebut.

Pemilihan Lanud Sutan Sjahrir sebagai lokasi pengujian didasarkan pada pertimbangan aspek keamanan, keselamatan, dan kelayakan area untuk pelaksanaan uji balistik. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat dari personel yang memiliki kompetensi di bidang persenjataan dan investigasi teknis.

Kapendam XX/Tuanku Imam Bonjol Kolonel Kav Taufiq, S.Sos., M.M, menyampaikan hasil pengujian ini akan menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan laporan investigasi guna memastikan setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada data faktual, analisis ilmiah, dan bukti teknis yang valid serta rasa keadilan, Tegas Kapendam.

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada tim investigasi untuk bekerja secara profesional dan objektif. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta langkah-langkah perbaikan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Polres Agam bersama masyarakat amankan pelaku jambret usai lakukan aksinya

June 04, 2026 Kapolres agam

Lubukbasung, netralpost - Tim Opsnal Satreskrim Polres Agam, Sumatera Barat bersama masyarakat berhasil mengamankan GPS (33) diduga pelaku jambret telpon genggam milik pengendara sepeda motor di jalan provinsi menghubungkan Manggopoh-Kota Bukittinggi tepatnya Bandar Baru, Nagari Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu.

Kapolres Agam AKBP Muari melalui Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi di Lubuk Basung, Kamis, mengatakan pelaku diamankan Tim Opsnal Satreskrim Polres Agam bersama masyarakat di Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu (3/6) sekitar pukul 19.15 WIB.

"Pelaku kita amankan setelah warga Baruah, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menjambret telpon genggam milik Veza Sri Purnama (16) di jalan provinsi menghubungkan Manggopoh-Kota Bukittinggi tepatnya Jorong Bandar Baru, Nagari Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung," katanya.

Ia mengatakan peristiwa berawal dari korban sedang mengendarai sepeda motor dan membocengi seorang temannya di jalan Manggopoh-Bukittinggi Jorong Bandar Baru, Nagari Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu (3/6) sekitar pukul 18.00 WIB.

Kemudian ketika sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pelaku datang dari belakang dengan sepeda motor dengan nomor polisi BA 2405 TD.

Pelaku langsung mengambil satu unit telpon genggam milik korban yang terletak dalam kantong (bagasi) depan motor korban.

"Pelaku langsung melarikan diri dan dikejar oleh korban menuju Pasar Lama Lubuk Basung dan kemudian berbelok ke arah Jorong Balai Ahad," katanya.

Ia menambahkan Tim Opsnal Satreskrim Polres Agam yang mendapatkan informasi, langsung menuju Jorong Balai Ahad, dan akhirnya Tim Opsnal Satreskrim Polres Agam beserta masyarakat dan korban berhasil mengamankan pelaku.

Setelah itu, mengamankan barang bukti berupa satu unit telpon genggam dan satu unit sepeda motor.

"Pelaku beserta barang bukti langsung kita amankan ke Mapolres Agam untuk proses hukum lebih lanjut," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, terhadap tersangka dilakukan penangkapan, karena diduga keras telah melakukan perkara tindak pidana pencurian.

Ini berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP / 38 / VI/ RES.1.8. / 2026 / RESKRIM TGL 3 Juni 2026. An.GPD.

Atas perbuatanya, pelaku diancam pasal 476 KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP).(*)

Pertegas Tata Kelola dan Transparansi, Bank Nagari Tuntaskan Rekomendasi BPK RI

June 04, 2026 Bank Nagari

PADANG — Manajemen PT Bank Nagari secara resmi memberikan klarifikasi strategis terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas operasional perusahaan periode 2023 hingga Triwulan III 2025. Langkah ini menegaskan komitmen bank pembangunan daerah tersebut dalam menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking).

Klarifikasi disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, didampingi oleh jajaran Direksi, Komisaris Utama Andri Yulika, serta Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. Rozalinda, M.Ag, CRP, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bank Nagari, Kamis (4/6).

Komitmen Penuh Terhadap Rekomendasi BPK RI

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung penuh audit yang dilakukan oleh BPK RI selaku lembaga negara berwenang. Bagi manajemen, hasil pemeriksaan tertanggal 12 Februari 2026 tersebut merupakan instrumen evaluasi krusial untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

“Kami memandang setiap catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian dari pembenahan berkelanjutan. Bank Nagari berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi melalui penyempurnaan kebijakan internal, perbaikan prosedur kerja, hingga penguatan sistem kendali,” ujar Gusti Candra tegas.

Meskipun terdapat sejumlah catatan, LHP BPK RI secara eksplisit menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional PT Bank Nagari periode 2023–2025 telah berjalan sesuai dengan peraturan internal dan ketentuan perbankan yang berlaku pada semua hal yang material.

Deteksi Dini Fraud: Bukti Pengawasan Internal Berjalan Efektif

Menanggapi catatan mengenai kasus fraud (kecurangan) di KCP Siberut, KCP Tabek Patah, dan KC Lubukalung, manajemen menyatakan bahwa pengungkapan kasus-kasus tersebut justru menjadi bukti konkret bahwa sistem pengawasan internal perusahaan bekerja secara aktif dan agresif.

Kasus-kasus ini berhasil dibongkar berkat optimalisasi fungsi Whistleblowing System (WBS) dan audit ketat oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Dengan deteksi dini ini, manajemen dapat langsung melakukan langkah mitigasi risiko secara cepat untuk meminimalkan dampak operasional.

Sebagai bentuk respons cepat, Bank Nagari telah mengeksekusi sejumlah langkah konkret:

Aksi Nyata: Menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat secara langsung pada 10 April 2026.

Digitalisasi Pemantauan: Melengkapi seluruh dokumen tindak lanjut melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK.

Penguatan Risiko: Melakukan evaluasi, penyelamatan kredit, serta memperketat manajemen risiko pada lini pembiayaan dan kepatuhan.

Komisaris Utama: Bank Nagari Adalah Bisnis Kepercayaan

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Bank Nagari, Andri Yulika, mengingatkan bahwa Bank Nagari merupakan pilar strategis yang menggerakkan roda perekonomian Sumatera Barat. Oleh sebab itu, stabilitas dan tingkat kepercayaan publik wajib dijaga secara kolektif.

Andri membeberkan fakta bahwa kepatuhan Bank Nagari terhadap pemenuhan rekomendasi regulator berada di atas rata-rata nasional.

Indikator Kepatuhan Persentase

Target Standar Penyelesaian BPK 85%

Realisasi Tindak Lanjut Bank Nagari 94%

"Industri perbankan sudah sangat terbiasa dengan regulasi yang ketat. Sejak menerima LHP, hampir seluruh rekomendasi telah berhasil kami penuhi," jelas Andri.

Menutup keterangannya, Andri Yulika memberikan peringatan keras terkait pelanggaran internal di tubuh Bank Nagari.

"Terkait fraud, sikap kami sangat tegas: Nol Toleransi (Zero Tolerance). Siapa pun yang terlibat dipastikan menerima sanksi hukum dan sanksi internal yang sangat berat. Ini adalah bisnis kepercayaan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar serta bertanggung jawab akan selalu kami penuhi," pungkasnya.

Penulis Sukra Rahmat Putra

Antisipasi Aktivitas PETI, Petugas Gabungan Menggelar Patroli Ke Kecamatan Gunung Tuleh

June 03, 2026 Kapolres Pasaman Barat

pasamanbarat, netralpost - Dalam upaya menekan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Polres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat terus menggencarkan patroli rutin dan penyisiran ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi area aktivitas tambang emas ilegal. Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada Senin (1/6/2026) hingga Selasa (2/6/2026) di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik mengatakan, patroli tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata bersama Kanit Tipidter Aipda Ilva Yanarida. Kegiatan itu juga melibatkan 20 personel gabungan dari Satreskrim Polres Pasaman Barat yang didukung personel Polsek Gunung Tuleh.

“Patroli ini kita laksanakan secara rutin untuk mempersempit ruang gerak para pelaku maupun pemodal Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih beroperasi di wilayah hukum Polres Pasaman Barat,” ujar Kapolres di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2026).

Kapolres menjelaskan, kegiatan diawali dengan apel gabungan di Mapolres Pasaman Barat pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim untuk memberikan arahan serta analisa dan evaluasi (APP) kepada personel yang akan diterjunkan ke lapangan.

Setelah melakukan persiapan, tim bergerak menuju lokasi sasaran. Pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 00.15 WIB, personel gabungan tiba di Simpang Lolo, Jorong Sitabu, Nagari Bahoras, Kecamatan Gunung Tuleh. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menembus kawasan hutan menuju titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI.

“Sekitar pukul 06.00 WIB, personel tiba di lokasi sasaran dan langsung melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai untuk mendeteksi adanya aktivitas PETI,” jelas AKBP Agung Tribawanto.

Dari hasil penyisiran, petugas tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Namun, tim menemukan sejumlah lubang bekas galian yang diduga merupakan lokasi tambang ilegal.

Selain itu, petugas juga menemukan beberapa unit pondok semi permanen, box kayu, serta puluhan jerigen minyak yang diduga digunakan sebagai sarana penunjang aktivitas PETI.

Menurut Kapolres, tidak ditemukannya pelaku di lokasi diduga karena keberadaan petugas telah diketahui sebelumnya sehingga para pelaku memilih melarikan diri untuk menghindari penindakan aparat.

“Saat ini tim gabungan masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan pondok dan sejumlah peralatan yang ditemukan di lokasi patroli tersebut,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan untuk aktivitas tambang ilegal, petugas dilapangan langsung melakukan pemusnahan terhadap pondok semi permanen, box kayu, dan jeriken minyak yang ditemukan di lokasi dengan cara dibakar.

Kapolres menegaskan bahwa patroli dan penindakan terhadap aktivitas PETI akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Pasaman Barat dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari dampak kerusakan akibat pertambangan ilegal.

“Patroli rutin akan terus kami laksanakan sebagai bentuk penindakan tegas terhadap para pelaku maupun pemodal PETI, khususnya di wilayah hukum Polsek Gunung Tuleh dan wilayah hukum Polres Pasaman Barat secara umum,” tegasnya.

AKBP Agung Tribawanto juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Selain melanggar hukum, kegiatan tersebut dinilai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang berdampak jangka panjang.

AKBP Agung turut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi terkait aktivitas tambang emas ilegal yang masih berlangsung di Kabupaten Pasaman Barat.

“Kami telah membuka layanan pengaduan masyarakat terkait aktivitas tambang emas ilegal di Pasaman Barat. Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan informasi kepada kepolisian sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tambang ilegal yang berpotensi merusak ekosistem alam,” tutup Kapolres. (HumasResPasbar)

Wujudkan Rumah Impian, Bank Nagari Tebar Hadiah Peralatan Rumah Tangga hingga Rp5 Juta

June 03, 2026 Bank Nagari

PADANG – Memiliki hunian impian kini terasa semakin menguntungkan. PT Bank Nagari resmi meluncurkan program promosi spesial untuk produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Nagari Griya Madani (NGM). Tidak tanggung-tanggung, bank kebanggaan masyarakat Sumatra Barat ini memanjakan nasabahnya dengan hadiah langsung berupa peralatan rumah tangga premium bernilai hingga Rp5 juta.

Program yang penuh daya tarik ini berlangsung sepanjang tahun, mulai dari Februari hingga 31 Desember 2026. Penawaran spesial ini terbuka lebar, baik bagi nasabah baru yang ingin mengajukan pembiayaan maupun debitur yang ingin melakukan take over (pemindahan) kredit dari bank lain ke Bank Nagari.

Komitmen Memberikan Nilai Tambah bagi Masyarakat

Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata bank dalam memberikan nilai tambah yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Kami ingin memberikan apresiasi nyata bagi masyarakat yang mempercayakan kebutuhan huniannya kepada Bank Nagari. Baik itu untuk membeli rumah baru, merenovasi, maupun memindahkan fasilitas kredit perumahan (take over) ke bank kami," ujar Roni.

Beliau juga menegaskan optimisme Bank Nagari terhadap prospek sektor pembiayaan perumahan. Menurutnya, potensi pasar di sektor ini masih sangat besar, sehingga inovasi layanan dan program stimulasi seperti ini perlu terus ditingkatkan demi mendukung kesejahteraan masyarakat.

Fleksibilitas Pembiayaan yang Luas

Sementara itu, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menjelaskan bahwa program promosi ini dirancang dengan skema yang fleksibel dan mencakup berbagai kebutuhan properti nasabah dengan tenor minimal 24 bulan.

Fasilitas pembiayaan yang berhak mendapatkan promo ini meliputi:

Pembelian rumah tinggal

Pembelian rumah toko (ruko) atau toko

Pembiayaan renovasi rumah tinggal

Namun, Hafid memberikan catatan bahwa program ini mengecualikan beberapa produk tertentu, seperti KPR FLPP, MLT BPJS Ketenagakerjaan, serta skema refinancing atau take over yang tidak memenuhi ketentuan teknis internal bank.

Intip Skema Hadiah: Menyesuaikan Plafon, Bebas Pilih Barang

Bagaimana cara mendapatkan hadiahnya? Pemimpin Divisi Pemasaran Bank Nagari, Syafrizal, memaparkan bahwa nilai hadiah yang diterima nasabah bersifat proporsional, yakni disesuaikan dengan besaran realisasi kredit bersih (net).

"Hadiah diberikan berdasarkan pertumbuhan realisasi kredit, yaitu maksimal 0,5 persen dari net realisasi dengan batas atas sebesar Rp5 juta, dan nilai tersebut sudah termasuk pajak," jelas Syafrizal.

Ketentuan pemberian hadiah langsung ini berlaku untuk pembiayaan dengan minimal plafon Rp150 juta. Berikut adalah rincian rentang hadiah menarik yang bisa dibawa pulang:

Nilai Pembiayaan (Plafon) Estimasi Nilai Hadiah Pilihan Jenis Hadiah (Maks. 2 Item)

Rp150 Juta s.d Rp250 Juta Rp750 Ribu – Rp1,25 Juta Kipas Angin, Rice Cooker, dll.

Rp250 Juta s.d Rp500 Juta Rp1,25 Juta – Rp2,5 Juta Mesin Cuci, Televisi (TV), dll.

Di atas Rp500 Juta Rp2,5 Juta – Rp5 Juta Air Conditioner (AC), Kulkas 2 Pintu, dll.

Menariknya, Bank Nagari memberikan kebebasan penuh kepada nasabah untuk memilih sendiri jenis barang elektronik atau peralatan yang mereka butuhkan. Nasabah diperbolehkan memilih maksimal dua item hadiah, selama total nilainya tidak melewati batas nominal yang telah ditetapkan.

Respons Pasar Positif dan Antusias

Sejak digulirkan, program ini langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Berdasarkan data terbaru, Bank Nagari telah mencatatkan 13 rekening pembiayaan baru dengan total plafon mencapai Rp12,67 miliar. Dari total realisasi tersebut, nilai hadiah langsung yang telah disalurkan kepada nasabah yang beruntung sudah menyentuh angka Rp38,31 juta.

Bagi Anda yang ingin mewujudkan rumah impian sekaligus mengisi rumah baru dengan elektronik premium secara gratis, segera kunjungi kantor cabang Bank Nagari terdekat di kota Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena promo hanya berlaku hingga 31 Desember 2026!

Wujud Kepedulian Sosial Nyata, Bank Nagari Salurkan 55 Ekor Sapi dan 5 Ekor Kambing pada Iduladha 1447 H

June 01, 2026 Bank Nagari

Melalui Program "Bank Nagari Berkurban 2026" dan Inisiatif CSR, Komitmen Memperkuat Ukhuwah dan Berbagi Kebahagiaan Bersama Masyarakat Sumatera Barat Kembali Diteguhkan.

Padang - Keluarga besar PT Bank Nagari kembali menunjukkan komitmen mendalam dan berkelanjutan dalam memperkuat kepedulian sosial serta hubungan emosional yang erat dengan masyarakat. Momentum hari raya keagamaan disikapi secara nyata melalui peluncuran program tahunan yang bertajuk Program Bank Nagari Berkurban 2026. Bertepatan dengan perayaan Iduladha 1447 Hijriah tahun ini, bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat tersebut sukses menghimpun total hewan kurban yang sangat signifikan, yakni sebanyak 55 ekor sapi dan 5 ekor kambing.

Seluruh hewan kurban yang berhasil dihimpun tersebut bersumber dari kesadaran mulia dan kontribusi aktif internal perusahaan, yang kemudian disinergikan secara apik dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) resmi milik PT Bank Nagari. Langkah kolektif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kesadaran sosial yang telah mengakar kuat di dalam budaya kerja korporasi.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, dalam keterangan resminya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak di lingkungan internal perusahaan yang telah berpartisipasi. Beliau memaparkan secara rinci bahwa para peserta kurban tahun ini mencakup spektrum yang sangat luas di dalam ekosistem Bank Nagari, mulai dari jajaran karyawan, direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), koperasi, Isbanda, hingga para pensiunan yang tergabung dalam Dana Pensiun Bank Nagari.

"Untuk pelaksanaan di Kota Padang, dilakukan penyembelihan 13 ekor sapi dan satu ekor kambing yang dipusatkan di halaman Kantor Bank Nagari Cabang Pegambiran," ujar Gusti Candra saat meninjau langsung kegiatan penyembelihan hewan kurban internal Bank Nagari pada Kamis (28/5/2026). Pelaksanaan di Cabang Pegambiran ini menjadi pusat perhatian dan simbol kebersamaan operasional kurban di ibu kota provinsi.

Tidak hanya menyasar lingkungan internal dan masyarakat sekitar kantor operasional utama, kepedulian Bank Nagari juga meluas secara struktural ke berbagai penjuru daerah. Selain dari pelaksanaan ibadah kurban internal tersebut, manajemen Bank Nagari juga secara resmi menyalurkan sebanyak 14 ekor sapi melalui skema program CSR strategis.

Hewan kurban melalui jalur CSR tersebut didistribusikan secara proporsional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sejumlah masjid jami yang tersebar di wilayah Sumbar, serta ke beberapa mitra kerja strategis yang selama ini berjalan beriringan bersama Bank Nagari dalam memajukan perekonomian daerah. Langkah penyaluran ini diharapkan mampu memperluas jangkauan manfaat pemenuhan pangan dan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan pada hari raya kurban.

Melalui konsistensi pelaksanaan program "Bank Nagari Berkurban 2026" ini, PT Bank Nagari tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban ibadah keagamaan atau formalitas tanggung jawab sosial korporasi belaka. Lebih dari itu, aksi nyata ini merupakan manifestasi dari visi besar bank untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat—menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya kokoh secara finansial, namun juga memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan bersama umat. (Adv)

Kapolres Pasaman Barat Agung Tribawanto Ajak Masyarakat Rayakan Hari Pancasila!! Nilai-Nilai Pancasila Jadi Pondasi Bangun Pasaman Barat Lebih Maju!!

May 31, 2026 Kapolres Pasaman Barat

Pasaman Barat, Netralpost – Dalam suasana penuh kebanggaan dan semangat kebangsaan yang meriah, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., bersama seluruh jajaran Petugas Juru Reserse (PJU) Tinggi dan para Kapolsek se-Kabupaten Pasaman Barat, mengucapkan selamat menyambut Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari Senen (1/6/2026).

Pada momen bersejarah ini, beliau secara khusus menghimbau seluruh personel kepolisian dan masyarakat luas untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas utama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk membangun wilayah Pasaman Barat yang lebih maju dan sejahtera.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., menyampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila adalah momen yang sangat penting untuk mengingatkan kembali tentang makna dan peran falsafah dasar negara ini dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam perkembangan wilayah Pasaman Barat.

“Pancasila bukan hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi merupakan jiwa yang menghidupi setiap langkah kita dalam menjaga keamanan dan membangun daerah kita yang tercinta,” tegasnya dengan penuh semangat.

“Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Pasaman Barat, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan yang kokoh untuk memperkuat tali persatuan, menjaga keharmonisan, serta menggerakkan langkah menuju kemajuan bersama.”

Beliau juga menekankan bahwa sebagai pelindung masyarakat dan penjaga keamanan wilayah, Polres Pasaman Barat akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Pasaman Barat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila – gotong royong, keadilan sosial, dan rasa cinta tanah air yang mendalam,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Agung Tribawanto juga mengajak seluruh personel Polres Pasaman Barat, para Kapolsek, PJU, serta masyarakat luas untuk tidak hanya merayakan Hari Lahir Pancasila sebagai acara tahunan semata, tetapi lebih dari itu – mengamalkan nilai-nilainya dalam setiap aspek kehidupan.

“Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan tetangga, dalam menjalankan usaha, dalam mengelola desa atau kelurahan, hingga dalam membangun hubungan antarumat beragama yang ada di wilayah kita,” ujarnya dengan nada yang penuh harapan.

Beliau menambahkan bahwa kebhinekaan yang menjadi ciri khas masyarakat Pasaman Barat adalah aset berharga yang harus terus dijaga dengan sepenuh hati.

“Pasaman Barat mampu berkembang karena kita memiliki kekuatan dalam keragaman – dan itu semua menjadi mungkin berkat Pancasila yang menjadi tali penyatu kita semua. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai landasan untuk membangun Pasaman Barat yang lebih maju, aman, dan makmur,” pungkasnya.

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, seluruh jajaran Polres Pasaman Barat juga melaksanakan berbagai kegiatan yang memperkuat semangat kebangsaan, seperti penyuluhan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pengamanan di berbagai titik strategis se-Kabupaten Pasaman Barat.

Tim juga melakukan kunjungan ke berbagai komunitas dan kelompok masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi dan menyebarkan semangat cinta tanah air yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila ini berlangsung dengan suasana yang penuh kebersamaan dan rasa cinta tanah air yang mendalam, dengan harapan bahwa nilai-nilai Pancasila akan terus hidup dan menjadi panduan bagi setiap langkah kemajuan Kabupaten Pasaman Barat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.(*)

Perumda Padang Pasang Gate Valve Jumbo di Simpang Tinju demi Keandalan Layanan

May 31, 2026 PDAM

‎

‎PADANG – Perumda Air Minum Kota Padang terus mengerahkan upaya maksimal guna menuntaskan pemasangan Gate Valve DN 350 di kawasan Jalan Gajah Mada, Simpang Tinju. Meski sempat menghadapi kendala teknis akibat kondisi alam di lapangan, perusahaan memastikan pengerjaan krusial ini kembali dilanjutkan pada Minggu malam (31/5/2026) mulai pukul 22.00 WIB.

‎

‎Pemasangan katup pengendali aliran air berdiameter besar ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang Perumda Air Minum Kota Padang. Infrastruktur strategis ini berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan, mempermudah isolasi saat perbaikan, serta meminimalisasi area terdampak jika terjadi gangguan atau kebocoran di masa depan.

‎

‎Tantangan Teknis di Lapangan

‎Proses pengerjaan yang semula ditargetkan rampung tepat waktu sempat berjalan melambat demi alasan keselamatan. Tim teknis di lapangan menemukan kondisi tanah galian yang sangat berlumpur dan dipenuhi rembesan air dengan tingkat kelembapan tinggi. Kondisi ini memicu risiko longsoran dinding tanah yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja di dalam lubang galian.

‎

‎Merespons situasi tersebut, manajemen Perumda Air Minum Kota Padang memilih langkah preventif dengan memasang bekisting atau penahan dinding galian terlebih dahulu untuk memperkuat struktur tanah.

‎

‎Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, menegaskan bahwa keselamatan petugas di lapangan dan kualitas hasil pekerjaan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar.

‎

‎"Kami tidak ingin mengambil risiko. Jika dinding galian longsor, bukan hanya membahayakan petugas, tetapi juga dapat memperpanjang durasi pekerjaan dan berdampak lebih luas terhadap pelayanan. Penguatan dengan bekisting adalah langkah wajib sebelum pemasangan valve dilanjutkan," ujar Adhie kepada media, Minggu (31/5/2026).

‎

‎Komitmen Pelayanan dan Permohonan Maaf

‎Selama proses penyempurnaan pipa utama ini berlangsung, sejumlah wilayah di Kota Padang dipastikan mengalami penurunan tekanan hingga penghentian sementara pasokan air bersih. Perumda Air Minum Kota Padang sendiri telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan pengumuman resmi jauh-jauh hari melalui berbagai kanal komunikasi serta media sosial perusahaan agar pelanggan dapat mengantisipasi kebutuhan air mereka.

‎

‎Manajemen memahami betul bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat vital. Oleh karena itu, seluruh tim teknis disiagakan penuh untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepat dan seaman mungkin.

‎

‎"Gangguan yang terjadi saat ini bersifat sementara, tetapi manfaat dari pemasangan infrastruktur ini akan dirasakan dalam jangka panjang. Dengan sistem jaringan yang semakin andal, proses penanganan gangguan di masa depan akan jauh lebih cepat dan efisien," tambah Adhie.

‎

‎Manajemen Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan terdampak atas ketidaknyamanan ini, sekaligus mengapresiasi pengertian dan kerja sama masyarakat demi terwujudnya pelayanan air bersih yang lebih optimal di masa depan.()