Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis kasat lantas Solok Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Koordinator Garda Kabupaten Solok Tetap Percaya Kepemimpinan Dodi Hendra


Kabupaten Solok-netralpost.net
- Terkait beredarnya berita tentang surat mosi tak percaya yang ditandatangani oleh sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, membuat publik terkejut. Pasalnya, Dodi yang selama ini dikenal baik dan dicintai masyarakat sebagai aspirator rakyat, malah mendapatkan persoalan sedemikian.

Dalam terbitan berita sebelumnya terkesan belum terungkap secara jelas jenis pelanggaran hukum atau etik yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra.

Mengenai hal itu, koordinator GARDA (Gerakan Relawan Dodi Hendra, Mora Afdal Dt Panguly Sati), mengatakan kita bagian masyarakat Kabupaten Solok yang bertanggung jawab mengantarkan dodi hendra ke DPRD Kab.Solok tentu juga punya tanggung jawab moril pengawalan baik buruknya beliau sebagai publik figur , pengamatan kami sebagai masyarakat menikmati gaya kepemimpinan beliau tegas keatas mengakar  kebawah, yang dipersepsikan arogan,dan otoriter  oleh pihak tertentu, padahal semua kita tau institusi sekelas DPRD itu bukan sebuah organisasi karbitan tapi semua undang-undang dan aturan turunannya sangat jelas masa iya masih bisa arogan/otoriter seolah ini mempertegas pemahaman anggota DPRD terhadap aturan internalnya mereka sendiri.

Kita berhak berasumsi tapi asumsi hari ini kenapa penolakan dan dukungan pembahasan RPMJ dichinangkiak blok fraksi pro kontranya  persis sama dengan mosi tak percaya kepada ketua DPRD, yang kita sesalkan seolah kita dihadapkan antraksi dan intrik politik seolah ada sesuatu dan lain hal yang jelas kita tak menuduh siapa dalang dibalik ini.

Pesan kami dari relawan/simpatisan  kepada ketua DPRD dodi hendra ,fokus saja kepada pengabdian, kita berpandangan positif saja semoga fitnahan ini berakhir, ingat target kita dari awal mengantarkan dodi hendra jadi anggota DPRD  Kabupaten Solok suara terbanyak yang pro rakyat , kalau jabatan ketua DPRD hanya bonus  penugasan dari DPP partai, sakali lagi kita tegaskan Dodi Hendra hari ini masih Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan segala kewenangan yang melekat kalau toh ada pihak lain yang membidik posisi ketua harap mof on dan sportif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyikapinya dengan tenang. Dirinya beranggapan bahwa ada sesuatu yang ingin menggoyang posisinya. “Biasalah, dalam politik sering terjadi hal seperti ini,” celetuk Dodi.

Dodi berharap proses politik harus dilakukan dengan ukuran yang jelas. Jangan sampai hal yang tidak bisa dibuktikan terkesan dipaksakan, misalnya saja seperti yang ia rasakan saat ini ketika mendapat mosi tak percaya tanpa melakukan kesalahan.

“Sampai saat ini, saya belum paham apa kesalahan yang telah dilakukan, sehingga para anggota melayangkan surat tersebut,” sebut Dodi.

Lalu, Dodi Hendra memaparkan bahwa selama ini dirinya bertindak dan bekerja sebagai wakil rakyat masih dalam koridor yang wajar.

“Saya disebut tidak demokratis dan arogan. Astagfirullah, semuanya itu tidak benar. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok selama ini saya hanya mengeluarkan sikap tegas, bukan arogan. Dan saya memang tidak mau asal memberikan tanda tangan terkait regulasi anggaran, dengan tegas saya menolaknya, karena itu uang rakyat! lucu saja bila ketegasan dibilang arogan,” jelasnya.

Diakhir pembicaraan, Dodi Hendra menjelaskan bahwa dirinya sangat menyayangkan hal itu. Baginya yang paling penting saat ini tetap bisa bekerja dan memperjuangkan rakyatnya.

“Sejauh rakyat masih memberikan kepercayaan penuh, saya akan tetap berjuang untuk Kabupaten Solok. Saya bangga telah belajar dari sosok Bapak Prabowo Subianto, yang tegas dalam memperjuangkan rakyat Indonesia ini,” tegasnya. (***)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.