Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis kasat lantas Solok Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Wako Riza Falepi Tancap Gas Vaksinasi 3 Hari Kedepan, Semua Dinas Turun Lapangan




Payakumbuh,netralpost --- Terus tancap gas, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi memerintahkan jajarannya untuk bisa mengejar sasaran vaksinasi Covid-19 di kota yang berjuluk The City of Randang ini, supaya apabila sewaktu waktu varian baru virus ini masuk ke Kota Payakumbuh, warganya sudah diimunisasi.


"Kita termasuk yang serius mengurus masalah Covid-19. Persoalan Covid-19 belum berakhir, mumpung belum datang varian yang baru dari virus ini, justru itu kita giat membangun herd immunity dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat," kata Riza saat memimpin apel pagi di ruang ngalau indah lantai 3 balai kota, Senin (10/1).


Sebagai kota dengan birokrasi yang baik di level nasional, Riza meminta kepala OPD, camat, dan lurah di Kota Payakumbuh agar saling bekerja sama melakukan tugas ini dalam 3 hari kedepan. Diawali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat usia 12 tahun keatas untuk sasaran vaksinasi dan juga kepada siswa sekolah usia 6 sampai 11 tahun, karena sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat. 


"Mohon dinas terkait lakukan sosialisasi kepada siswa sekolah dan orang tua," kata Riza.


Wali kota dua periode itu juga menegaskan setiap OPD dibuatkan surat perintah tugas untuk membantu setiap kelurahan, dimana sasaran vaksinasi memprioritaskan lansia atau manula. Riza meminta kepala dinas memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya untuk ini.


"Kalau perlu mobil untuk menjemput pakai saja mobil dinas itu kan dibeli pakai uang rakyat. Tolong semuanya turun lapangan dalam 3 hari ini menyelesaikan Covid-19 sehingga kita bisa pindah kepada urusan lain. Lakukan dengan respon lebih cepat, terutama dinas-dinas yang banyak staff di bawah. Kerja yang tak urgen benar bisa ditunda dahulu," tegasnya.


Terakhir, Riza meminta kepada jajarannya agar mempertahankan bekerja dengan baik, karena dengan cara ini orang-orang akan memandang bagaimana kinerja pemerintahnya.


"Orang akan melihat apakah kita bekerja dengan benar, mulai dari melakukan pekerjaan hingga urusan keuangan, hilangkan kebiasaan lama yang kurang baik. Payakumbuh sudah bagus, anda adalah partner dan teman saya, kalaupun saya marah, itu kan karena demi pekerjaan dan marahnya habis disitu saja. Ini menjadi bagian tugas wali kota, kita menjaga amanah dari rakyat dengan baik," ujar Riza.


Ditegaskannya, level Pemko Payakumbuh sudah top di Indonesia, sudah masuk 20 besar top nasional untuk SAKIP, perizinan, dan segala macamnya. 


"Tidak lama lagi saya selesai masa jabatan jadi wali kota, kita harus pertahankan itu. Dengan menjaga kerja seperti ini, siapapun wali kotanya nanti sesudah saya, maka dia akan berfikir dua kali untuk bermain-main," kata Riza.


Dari data Dinas kesehatan Kota Payakumbuh, vaksinasi sudah mencapai 82 persen di Kota Payakumbuh. Riza meminta angkanya bisa terus dinaikkan menjadi lebih dari itu kalau bisa.


"Kalau tidak ada lagi yang mau divaksin ya sudah, tapi dasarnya harus jelas, mereka yang menolak divaksin harus membuat surat pernyataan kenapa tidak mau ikut vaksinasi, biar bisa pula kita memberikan keterangan ke pemerintah provinsi dan pusat," pungkasnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.