NetralPost.net

Operasi Zebra Singgalang 2024 dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 14-27 Oktober 2024 dalam rangka menciptkan Kamseltibcarlantas dan pengamanan Pemilukada serentak di wilayah Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa operasi tersebut akan memfokuskan pada penindakan dua belas jenis pelanggaran yang kerap terjadi.

“Operasi ini menargetkan pengemudi yang melakukan pelanggaran seperti penggunaan telepon genggam saat berkendara, mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan sabuk pengaman serta mengemudi secara ugal-ugalan, melawan arus lalu lintas, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol,” ucap Kabid Humas.

Selanjutnya, Operasi Zebra 2024 tidak hanya berfokus pada tindakan pelanggaran oleh pengemudi namun juga menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan operasional. 

Kabid Humas melanjutkan beberapa aspek yang menjadi sorotan termasuk kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penggunaan aksesori kendaraan yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti rotator dan plat nomor yang tidak standar.

Selain itu, kendaraan yang melebihi kapasitas (over dimension dan over load) dan penggunaan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik (SPEKTEK) juga menjadi titik penekanan dalam operasi ini.

Kegiatan Operasi Zebra Sumbar 2024 ini merupakan bagian dari komitmen yang berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna jalan. 

“Dengan sinergi dan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat, diharapkan akan tercipta situasi Kamseltibcarlantas yang selamat dan lancar di provinsi Sumatera Barat.” Tutup Kombes. Pol Dwi.(*) 

Jakarta --- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan Oleh Inews. Dalam pemberian penghargaan itu, Jenderal Sigit dinobatkan dalam kategori pelayanan dan komunikasi terbaik.

Kategori ini diraih lantaran Polri dipandang memiliki peran aktif dalam membagikan informasi dengan media melalui Divisi Humas Polri. Selain itu, Polri mendapat perhargaan karena telah koorperatif dalam pelayanan masyarakat, termasuk transparansi kasus, Konferensi pers, dan komunikasi bersama media.

Penghargaan ini diberikan Inews setelah melewati penjurian sejak 1 bulan lalu yang dilakukan pemimpin redaksi Inews bersama Aiman Wicaksono. Direktur Utama Inews Grup Syafril Nasution menyatakan, penghargaan ini ditujukan agar kementerian dan lembaga termotivasi untuk meningkatkan peran di masyarakat, tidak hanya di jajaran pusat, tetapi juga hingga ke seluruh daerah.

“Penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatan dari pemerintahan dan lembaga, untuk mengapresiasi dengan niat yang unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi,” ungkapnya, Senin (15/10/24).

Penghargaan itu pun diterima Kapolri dengan diwakilkan oleh Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

“Penghargaan ini baru perdana mendapatkan diterima Polri untuk acara Kementerian dan Lembaga Award 2024 yang juga baru perdana ini dilaksanakan,” jelas Irjen. Pol Sandi.

Irjen. Pol. Sandi menyampaikan pesan dari Kapolri atas ucapan terima kasih telah diberikannya penghargaan ini. Jenderal Sigit mengaku bahwa penghargaan ini adalah sebuah amanah yang harus membuat Polri semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, insan media, seluruh stake holder dan MNC Grup atas penghargaan yang diberikan. Tentunya ini menjadi semangat bagi Polri untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi agar Polri lebih bermanfaat untuk masyarakat.” ungkap Kadivhumas.

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan di Lapangan Mapolda Sumbar dan dipimpin oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes. Pol. Prabowo Santoso, S.I.K., M.H., Senin (14/10/2024).

Dalam amanat Kapolda Sumbar yang di bacakan oleh Irwasda Polda sumbar mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan , ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum, dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Lebih lanjut irwasda mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan tugas polri dalam menciptakan kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas diperlukan sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam melaksanakan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terencana, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antar fungsi kepolisian dan / atau dengan unsur terkait lainnya diluar kepolisian dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya guna menciptakan Kamtibmas dan Kamseltibcar lantas yang kondusif.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Operasi Kepolisian di bidang lalu lintas dengan sandi operasi “ Zebra 2024 “ yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 oktober 2024 dengan tujuan menurunkan angka pelanggaran, laka dan angka fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ucap Irwasda.

Dalam kesempatan itu ada enam poin penekanan dari Kapolda Sumbar yang dibacakan Irwasda Polda Sumbar sebagai berikut : 

1.  Laksanakan deteksi dini, lidik dan pemetaan terhadap lokasi / tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan.

2.  Laksanakan Binluh kepada semua masyarakat tentang pentingnya Kamseltibcar Lantas melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan melalui pemasangan spanduk, banner, baliho, penyebaran leaflet dan stiker serta melalui media cetak , eloktronik maupun media sosial.

3.  Melaksanakan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

4.  Dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik dan teguran secara simpatik.

5.  Hindari sikap dan perilaku serta tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang dapat menyakiti hati masyarakat sehingga berdampak negatif turunnya kepercayaan masyarkat kepada Polri khususnya polisi lalu lintas.

6.  Lakukan counter opini terhadap berita-berita hoaks di media sosial, online maupun mainstream terkait Ops Zebra Singgalang 2024.

“Semoga operasi zebra singgalang 2024 dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada polri khususnya polisi lalu lintas,” Tutup Irwasda Polda Sumbar.

Apel gelar pasukan ini di hadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, Forkompinda Sumbar, serta personel Polda Sumbar.

Kontestasi Pilkada Serentak 2024 harus dikawal dan diawasi dengan baik oleh setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pilkada sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pelanggaran Pilkada diatur di dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibagi menjadi 4 (empat) jenis: Pertama, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; Kedua, Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Ketiga, Sengketa Pemilihan; dan Keempat, Tindak Pidana Pemilihan. Pilkada Serentak 2024 telah memasuki tahap pelaksanaan masa kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September 2024 dan berakhir tanggal 23 November 2024. Dalam mengarungi masa kampanye, tentu terdapat kemungkin terjadinya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu, diantaranya: Pertama, Kampanye di luar Jadwal (Vide: Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016); Kedua, Pelanggaran larangan kampanye (Vide: Pasal 187 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 dan Pasal 187 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016); Ketiga, menghalangi dan mengganggu kampanye (Vide: Pasal 187 ayat (4) UU No. 10 tahun 2016); Keempat, pelanggaran ketentuan dana kampanye (Vide: Pasal 187 ayat (5) UU No. 10 tahun 2016, Pasal 187 ayat (6) UU No. 10 tahun 2016, Pasal 187 ayat (7) UU No. 10 tahun 2016, dan Pasal 187 ayat (8) UU No. 10 tahun 2016); Kelima, menempelkan Bahan Kampanye (BK) di tempat yang dilarang (Video) Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024); Keenam, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang (Vide Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024); Ketujuh, memberi dan/atau menerima uang (Vide Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 ); dan Kedelapan, pelibatan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, anggota Polri, anggota TNI, dan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau perangkat kelurahan (Vide Pasal 70 UU No. 10 Tahun 2016).

Menghadapi potensi banyaknya pelanggaran dalam konstestasi Pilkada Kota Padang 2024, 

kami “Orang Hukum” Hendri Septa - Hidayat menyediakan kanal khusus bagi masyarakat dan relawan dengan mekanisme:

1. Masyarakat bisa melaporkan kejadian pelanggaran dengan menghubungi nomor Whatsapp

“Orang Hukum” Hendri Septa - Hidayat di nomor 082284905904;

2. Setelah menghubungi, masyarakat membuat ringkasan kejadian melalui Nomor Whatsapp 

(WA) dan/atau melalui Link Google Formulir yang tersedia;

3. Kemudian, “Orang Hukum” melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut;

4. Selanjutnya, “Orang Hukum” menganalisa laporan dari masyarakat;

5. Setelah dianalisa, “Orang Hukum” mengambil tindakan atas laporan masyarakat tersebut.

Selain melalui mekanisme di atas. Masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran dalam 

pelaksanaan Pilkada Kota Padang 2024 bisa mendatangi dan/atau membuat laporan ke Posko 

“Orang Hukum” Hendri Septa - Hidayat di Jl. Permindo No. 61, Kota Padang.(*) 

Dalam apel ini, Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat Rahmat Tk Sulaiman menyampaikan amanat didepan ribuan kader Ansor Banser Se Sumatera Barat melaksanakan intruksi Pimpinan Pusat untuk memastikan situasi transisi dan kepemimpinan Indonesia ke depan bakal berjalan lancar dan damai. 

“Sesuai intruksi Pimpinan Pusat GP Ansor pada hari ini, kita akan memastikan dan menjaga situasi transisi republik berjalan lancar dan damai. Kita pastikan seluruh Ansor Banser, seluruh dunia tidak hanya di Indonesia, akan mengawal kepemimpinan Indonesia ke depan bersama Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” tuturnya. 

Ia berharap agar kepemimpinan Indonesia ke depan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pembangunan dan bisa membawa Indonesia melompat lebih jauh.

Dalam momentum lembaran sejarah kali ini Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumatera Barat, Rahmat, meminta para kader Ansor Banser untuk mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dengan masif, sekaligus membuktikan komitmen terhadap negara melalui gerakan yang terorganisir. Bahkan hari ini adalah sejarah bagi Sumatera Barat bahwa hadirnya ribuan kader Ansor Banser Sumbar membuktikan kesetiaan terhadap Pancasila dan komitmen terhadap pengawalan kepempinan Indonesia kedepan. 

“Hari ini kita buktikan catatan sejarah sebagai organisasi terdidik, terorganisir, dan kita adalah pasukan terlatih yang siap bergerak kapanpun dibutuhkan negara maupun masyarakat dan utamanya oleh Nahdlatul Ulama,” tegasnya menggema di Gelangang halam kantor Wali Kota Padang. 

Rahmat juga menjelaskan, komitmen kebangsaan, sudah ditunjukkan oleh para syuhada dan alim ulama pendahulu. Mereka berjuang untuk keselamatan bangsa dari bahaya ronrongan ideologis yang mencoba mengoyak eksistensi negara.

Begitu banyak pejuang kita, para syuhada kita baik yang memelopori laskar-laskar perjuangan. Ini tidak lain menandakan kita sebagai bagian utama dari republik ini,” kenangnya.

Selain memastikan pengabdian terhadap bangsa dan negara, Addin menegaskan bahwa kader Ansor Banser juga harus menjaga muruah organisasi dan Nahdlatul Ulama.

“Jangan pernah biarkan satu helai pun, satu lembar pun, satu bendera NU jatuh kemudian diinjak oleh orang lain. Karena bendera adalah entitas, atribut kebesaran muruah organisasi kita. Maka semuanya harus solid, harus kompak,” imbuhnya. 

Rahmat pun mengakhiri ucapan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh panitia khususnya Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Padang yang telah berhasil mencetak lembaran sejarah bagi pergerakan Ansor Banser di Sumatera Barat, dan juga kepada Pimpinan Cabang se-Sumbar yang mengirimkan ratusan kader Ansor Banser dalam Apel Kesaktian Pancasila 2024 di Kota Padang. 

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada PC GP Ansor Kota Padang dengan waktu singkat bisa melahirkan sejarah di Sumatera Barat, dan juga kepada PC GP Ansor se Sumbar telah melihatkan loyalitas dan totaitas untuk suksesnya agenda ini. Terima kasih sahabat sahabatku, semoga ini menjadi momentum kebangkitan GP Ansor di Sumbar terus tumbuh dan tumbuh terus kader ansor  banser terus menerus" tandasnya.(*)